Ia juga berharap tukin itu dapat segera dibayarkan. “Ya walaupun tidak liburan, tapi kan butuh di rumah juga butuh uang. Apalagi pas anak-anak libur sekolah, jajan ini lah itu lah,” lirihnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengaku memang belum membayarkan tukin bulan November para abdi negara di lingkup Pemprov Banten. Meskipun enggan menyampaikan alasannya, tapi ia memastikan tukin para ASN akan dibayarkan. “Insyaallah,” ujar Rina singkat.
Hanya saja, mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini membantah bahwa kas daerah Pemprov kosong. “Kata siapa kosong? Hanya perlu melakukan verifikasi secara selektif terhadap usulan-usulan pencairan,” tuturnya.
Terpisah, Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin mengaku persoalan pembayaran tukin ASN tidak ada di Bank Banten. “Kami secara likuiditas melimpah, bukan karena Bank Banten. Kami punya Rp2 triliun lebih likuiditas. Jangan ragu ke Bank Banten,” ujarnya.
Bagi Bank Banten, lanjut Agus, pihaknya tidak ada masalah likuiditas. Namun, mungkin terkait pembayaran tukin, BPKAD memiliki prioritas lantaran sejauh ini bank plat merah ini belum menerima surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Pemprov. Apalagi Presiden RI Joko Widodo juga berharap penyerapan anggaran daerah bagus. (nna/alt)
