Dari keenam tersangka tersebut, kemudian dilakukan penahanan. Kedua buruh yang ditahan tersebut OS dan MHF. Keduanya disangka melanggar Pasal 170 KUHP tentang Perusakan. Sedangkan empat tersangka lagi tidak dilakukan penahanan. Keempatnya oleh penyidik dijerat Pasal 207 KUH Pidana tentang Penghinaan.
“Empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 270 KUHP tentang menghina kekuasaan yang ada di Indonesia, dengan ancaman pidana 18 bulan penjara, terhadap keempat tersangka tidak dilakukan penahanan,” kata alumnus Akpol 1999 tersebut.
Direktur Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal menambahkan penahanan terhadap kedua tersangka atas pertimbangan ancaman pidana di atas lima tahun penjara. Hal tersebut merujuk Pasal 21 KUHAP. “Empat tersangka tidak ditahan karena ancaman dibawah lima tahun, tapi mereka tetap wajib lapor,” kata Ade.
Ade mengatakan, dalam penanganan perkara tersebut pihaknya bisa saja menghentikan penyidikan melalui restorative justice atau penyelesaian perkara diluar pemidanaan. Restorative justice tersebut bisa dilakukan apabila gubernur mencabut laporan. “Bisa saja RJ (restorative justice-red) asalkan laporannya dicabut dahulu, kalau belum dicabut proses penyidikan tetap berjalan,” kata Ade.
MINTA MAAF
Salah satu tersangka, SR saat ekspos tersebut menyampaikan permohonan maafnya kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Ia tidak menyangka tindakannya yang menduduki kursi Gubernur merupakan bentuk penghinaan.
“Saya tidak ada niatan untuk melakukan penghinaan kepada Gubernur. Untuk itu saya mohon maaf atas peristiwa itu,” kata SR.
