Salah satu pelaku UMKM di Tepi Jalan Raya Anyer, Yon Siregar mengatakan, pemagaran yang dilakukan PT KS dinilai tidak sesuai aturan. Ini lantaran, dari median jalan jaraknya kurang dari 15 meter.
“Ada 57 pelaku UMKM yang dirugikan akibat pemagaran dari Masjid At-Taubah hingga Kali Krenceng,” kata Yon.
Yon telah memohon agar bangunannya tidak dirobohkan. Namun, PT KS tetap melakukan pemagaran terhadap lahan PT KS.
“Kita sudah menyurati ke instansi pemerintahan, sampai ke RI-2 (Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin), dan juga Menteri BUMN, Direktur Krakatau Steel, untuk daerah Bapak Walikota, dan BPJN (Badan Pengelola Jalan Nasional),” ungkapnya.
Kepala Bidang Cipta Karya pada DPUTR Kota Cilegon, Achmad Mugni mengatakan, pemagaran di lahan PT KS yang dilakukan PT KBS belum menempuh perizinan Persetujuan Bangunan Gedung.
Saat ini, ada 159 pemohon PBG, tidak ada pengajuan izin dari PT KS untuk pemagaran di tepi Jalan Raya Anyer. “Belum ada PBG, atau dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” katanya.












