Door to Door Coklit Pemilih Pemilu 2024,KPU Kota Serang Sebar 1.860 Petugas Pantarlih

RadarBanten.Co.ID - Sebanyak 1.860 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024 melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) se-Kota Serang sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023.

Memiliki tugas untuk door to dor ke rumah pemilih dalam kurun waktu satu bulan bukan tugas mudah, di tengah pesatnya arus urbaninasi, kesibukan pemilih hingga cuaca ekstrem.

Per 4 Maret 2023, Pantarlih tengah fokus membuat laporan, hasil dari tiap Pantarlih bertugas melakukan Cokli 506.839 pemilih yang tersebar di 67 Kelurahan dan enam Kecamatan se-Kota Serang

Ratusan ribu pemilih tersebut berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan hasil pemadanan dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) KPU.

Salah seorang petugas Pantarlih di Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocokjaya, Susi Astuti mengaku proses Coklit yang dilakukan dirinya secara umum berjalan lancar.

"Lancar, enggak ada halangan, tinggal beberapa warga saja yang belum, kebetulan berbeda perumahannya," ujarnya saat berbincang dengan Radar Banten, Minggu 5 Maret 2023.

Kata Susi, dirinya bertugas baru berjalan 20 hari, tinggal menyisakan sedikit pemilih. Ia mengaku tak mendapatkan kendala, karena memang tiap ada kendala langsung dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Suara (PPS) Tingkat kelurahan.

"Paling janjian, sama warga kebetulan kalau di Perumahan, kan warganya jarang ada di rumah," katanya.

"Kalau ada kendala, tinggal dilaporkan ke PPS. Sekarang sedang menyiapkan laporan ke sistem e-Coklit," tambah Susi.

Tak jauh berbeda dengan Susi. Rudi Petugas Pantarlih di TPS 62 Perumahan Lopang, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang. Ia mengaku tinggal menyisakan beberapa orang untuk didatangi dan proses Coklit. "Enggak ada. Kalau pun ada, paling warga yang belum mengurus administrasi kematian," katanya.

Kata Rudi, dalam dua pekan pertama bertugas dirinya, harus memanfaatkan waktu luang warga yang akan didata. Tak hanya itu, harus menyiapkan plastik agar berkas tak kena air hujan. "Kemarin-kemarin musim hujan. Jadi bawa plastik dan jas hujan siap-siap," terangnya.

Terpisah, Ketua PPS Kelurahan Cipocokjaya, Epi Saefulloh mengaku di kelurahannya terdapat 38 Pantarlih yang bertugas untuk melakukan Coklit. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan laporan 20 harian. "Secara riil dilapangan sudah mencapai 65 persen, sekarang sedang memasukan ke sistem e-Coklit," katanya.

Ada beberapa kendala di lapangan yang ditemukan Petugas Pantarlih secara umum. Seperti, warga tidak ada di rumah, warga pindah tanpa mengurus surat pindah, warga meninggal tanpa mengurus kartu kuning, jam kerja warga,

"Pada saat Petugas datang, mereka bekerja, kemudian saat Pantarlih mereka sedang istirahat. Alhamdulillah yang menolak pendataan tidak ada," tambah Efi.

Sebelumnya, Kordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kota Serang, Nanas Nasihudin memastikan kerja Pantarlih sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Nanas menjelaskan, terkait surat keputusan atau SK Pantarlih, secara administrasi KPU telah memenuhi bersama dengan Form A terdiri daftar pemilih, pemilih potensial, pemilih disabilitas, termasuk tanda terdaftar Coklit. "SK itu bukan bagian alat kerja, tapi legalitas kerja, jauh sebelumnya salinan SK dan surat tugas sudah kami penuhi," ujarnya.

Kata Nanas, Pantarlih dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan warga yang enggan dicoklit jika petugas tidak menunjukkan surat tugas dan SK dari KPU. Ia mengatkan, selama monitoring pihaknya menekankan agar Pantarlih dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.

Nanas meminta, Bawaslu melalui PKD berkoordinasi kepada KPU atau PPK untuk merekomendasikan alamat, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan yang tidak sesuai dengan prosedur. "Kalau 12 KK temuan Bawaslu yang sudah di coklit pasti sudah menerima stiker, ada kemungkinan KK tidak mau menempel," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran mengatakan, dalam melaksanakan tugas Coklit, Pantarlih tak diperbolehkan menggunakan orang pengganti dan harus sesuai dengan nama yang tertera dalam SK. "Enggak boleh itu Coklit diserahkan ke Joki atau pengganti. Pantarlih ya Pantarlih. Kalau ada kita pecat," katanya.

Ade mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melaporkan kejadian tersebut dilakukan petugas Pantarlih di Kota Serang. Ia berharap hal itu tak terjadi. "Kalau ada laporkan ke kita! Tapi, selama ini kita belum dapat laporan. Kalau ada kita tindaklanjuti, kita panggil dan klasifikasi," katanya.

Disinggung kemungkinan terjadi Joki Coklit, baik oleh keluarga atau orang terdekatnya, karena berbagai alasan, Ade menegaskan Coklit harus dilakukan oleh orang yang sesuai SK Pantarlih. "Enggak apa-apa nanti kita klarifikasi, pada prinsipnya ketika petugas kita melakukan Coklit, selain monitoring juga mendapat pendampingan dari PKD da Panwaslu Kecamatan," terangnya.

Tak hanya, itu Ade mengaku hingga saat ini KPU Kota Serang belum menerima secara resmi surat Bawaslu terkait temuan hasil pengawasan yang dilakukannya terhadap kinerja Pantarlih selama proses Coklit. (fdr/asp)