CILEGON,RADARBANTEN,CO.ID – Komisi II DPRD Kota Cilegon menggelar rapat kerja bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD).
Rapat kerja itu merupakan bagian tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 Kota Cilegon.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menjelaskan, hasil dari rapat tersebut pihaknya menyoroti sejumlah hal.
Pertama, di bidang ketenagakerjaan, perlu dioptimalkannya pelaksanaan program kegiatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Cilegon, khususnya pelatihan yang dapat diserap sektor industri seperti pelatihan pengelasan, operator forklift, crane, dan lainnya.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran.
Kedua, di bidang pendidikan, banyaknya laporan masyarakat perihal kondisi bangunan di beberapa sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan.
Komisi II meminta agar di ABT 2023 ini dituntaskan, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan layak. Diantaranya SDN Gerogol I, SDN Gerogol II dan beberapa sekolah lainnya.
Persoalan lain di bidang sosial, Komisi II mengusulkan kembali perihal rencana relokasi atau pembangunan gedung Dinas Sosial yang saat ini kurang representatif.
“Kami mendukung agar gedung tersebut segera dibangun. Terkait program, kami menyoroti tingginya gelandangan, ODGJ dibeberapa titik di Kota Cilegon, agar ditindak lanjuti dan ditangani,” papar Faturohmi, Sabtu 23 September 2023.
Di bidang kesejahteraan masyarakat atau Kesra, Komisi II meminta penguatan pembinaan MTQ dan STQ oleh pemerintah daerah, dalam rangka penguatan dibidang keagamaan.
“Kami juga mendukung agar ada penguatan lembaga-lembaga keagamaan di Kota Cilegon,” papar Faturohmi.
Hal lain yang menjadi sorotan yaitu di bidang kesehatan.
Komisi II mendukung pembangunan rumah sakit lima lantai agar segera berjalan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami juga mengusulkan penambahan anggaran untuk masyarakat penerima PBI BPJS kesehatan untuk masyarakat kurang mampu,” tuturnya.
Di bidang pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan anak.
Komisi II menyoroti masih belum optimalnya monitoring dan pelayanan pengaduan di DP3AKB terkait beberapa kasus pelecehan seksual.
Komisi II meminta optimalisasi fungsi kader di setiap lingkungan untuk mendukung penekanan angka stunting di Kota Cilegon, bahkan kami mendukung pemerintah bekerjasama dengan industri.
“Di bidang perpustakaan dan arsip daerah. Perlu ada terobosan program Cilegon membaca, lewat kegiatan perpustakaan keliling dan peningkatan kegiatan literasi di Kota Cilegon,” tutur Faturohmi. (*)
Reporter Bayu Mulyana
Editor: Aas Arbi
