SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Realisasi investasi Provinsi Banten pada 2023 berhasil menembus angka Rp 103,85 triliun. Realisasi itu telah menembus 173 persen dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan target nasional.
Usut punya usut, terdapat beberapa sektor yang membuat investasi di Banten melebihi target.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti mengatakan, ada lima sektor unggulan dengan capaian realisasi investasi terbesar baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Yakni. Industri kimia dan farmasi sebesar Rp 31,92 triliun. Perumahan, kawasan industri. dan perkantoran Rp 18,49 triliun. Listrik, gas, dan air Rp 9,12 triliun.
Kemudian, transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp 7,23 triliun. Serta, jasa lainnya sebesar Rp 6,57 triliun.
Sektor terbesar untuk PMA adalah industri kimia dan farmasi sebesar Rp 30,11 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 793 proyek, sedangkan sektor terbesar untuk PMDN yaitu perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp 10,45 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 1.767 proyek.
“Sedangkan lima negara berdasarkan sumber investasi PMA yakni Malaysia US$ 1.776 ribu, Korea Selatan US$ 709 ribu, Singapura US$ 671 ribu, Jepang US$ 416 ribu, dan Hongkong, RRT sebesar US$ 273 ribu,” jelas Virgo, Rabu, 31 Januari 2024.
Diungkapkan Virgojanti, capaian investasi itu telah membawa Banten masuk ke dalam lima besar nasional.
Adapun urutan realisasi investasi terbesar berdasarkan rilis dari Kementerian Investasi RI pada tanggal 24 Januari 2024 lalu dengan urutan posisi pertama dicapai oleh Provinsi Jawa Barat dengan Nilai investasi mencapai Rp 210,6 triliun, DKI Jakarta sebesar Rp 166,7 triliun,
Jawa Timur Rp 145,1 triliun, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi mencapai Rp 112 triliun, dan Banten dengan nilai investasi mencapai Rp 103,8 triliun.
“Upaya yg dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam merealisasikan capaian investasi senantiasa memperhatikan beberapa aspek seperti aspek promosi dan kerja sama, aspek pelayanan perizinan, aspek data dan informasi, serta aspek pengendalian,” pungkasnya. (*)
Editor: Agus Priwandono
