SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Lobi-lobi politik nampaknya masih sangat alot, khsusunya dalam menentukan koalisi dan tokoh yang akan dimajukan sebagai Bakal Calon Gubernur (Cagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten.
Hal itu dibuktikan dengan belum adanya koalisi yang terbentuk di lingkaran partai politik.
Pengamat politik dan Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Banten Dr H Syaeful Bahri melihat alotnya lobi-lobi koalisi ini disebabkan oleh fenomena pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar secara serentak.
Katanya, pilkada tidak hanya terjadi di Banten, namun juga di daerah lainnya se Indonesia. Al hasil, pilkada ini menjadi sangat rumit nan unik.
“Pilkda serentak ini baru pertama kali dilakukan di 2024 ini, hal ini menjadi model baru yang jadi tantangan koalisi bahwasannya koalisi itu harus satu paket baik di daerah maupun provinsi,” kata Syaeful kepada Radar Banten, Selasa 25 Juni 2024.
Ia mengatakan, tarik menarik koalisi ini tidak hanya berada di tataran daerah, namun juga di nasional. Katanya, para elite politik saling mencari kesempatan agar kadernya bisa memenangi pilkada.
“Penjaringan di level DPD saya yakin sudah clear, tapi di DPP itu belum. Seperti pada Partai Amanat Nasional (PAN) mereka memberikan rekomendasi kepada Airin iya, Dimyati iya, dan Arief iya. Jadi ngegantung,” katanya.
Menurutnya, pada kalangan elite politik saat ini juga terjadi tarik menarik koalisi Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal ini pun berimbas pada koalisi di pilkada. Katanya, partai lebih cenderung ingin bermain aman dengan berkoalisi bersama partai pemenang.
Mereka juga ingin membuat koalisi yang satu paket antara Pilkada Provinsi dan Pilkada di Kabupaten dan Kota. Hal itu dilakukan guna menyederhadakan strategi pemenangan bakal calon.
“Kita sebut contohnya Airin yang dipasang oleh Golkar atau pun Andhika Hazrumy di Kabupaten Serang. Surat dari DPP adalah penugasan kepada mereka berdua saja, tidak dengan wakilnya. Nah jika misalnya, Airin berpasangan dengan PDIP, namun di daerah bukan dengan PDIP, kan nanti akan menjadi rumit dalam kampanyenya,” ungkapnya.
Ia memandang kondisi tersebut merupakan suatu anomali pada pilkada serentak ini, sehingga membuat pertunangan partai politik pada pilkada serentak ini menjadi alot dan rumit.
“Koalisi juga tidak bisa dipaksakan satu paket, karena masing-masing wilayah punya kondisi yang berbeda-beda,” tuturnya.
Meski demikian, kondisi saat ini masih dinamis, segala kemungkinan pun dapat terjadi menjelang pilkada serentak yang akan digelar bulan November 2024 nanti.
“Dalam politik waktu lebih dari satu bulan, atau bahwa satu hari itu masih bisa berubah,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Aas Arbi
