SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana melalui Pendidikan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Kamis 24 Oktober 2024.
Dalam acara FGD itu, Kemenlu menghadirkan narasumber langsung dari Negara Jepang yakni Mr. Yoshito Kikumori dari JICA Expert, Disaster Risk Reduction Policy Advisor. Yoshito yang didampingi oleh penerjemahnya mengisi materi Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana melalui Pendidikan. Ia saling berdiskusi dengan peserta yang hadir perihal kesiapsiagaan bencana di dunia pendidikan.
Perwakilan Kemenlu RI, Gayatri Marisca mengatakan, FGD ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terkait pendidikan di Banten akan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana melalui pendidikan sejak dini.
“FGD ini merupakan bagian dari kunjungan lapangan kami, yang mana kami ingin membangun keterikatan antara Kemenlu dengan Pemerintah Daerah. Yang tentunya, kita juga harus tau masalah yang ada di Indonesia,” kata Gayatri.
Pihaknya menyadari jika Banten merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Bahkan, berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Banten 2022-2026, terdapat 14 jenis bencana dengan tingkat risiko tinggi hingga sedang, termasuk gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, dan tsunami. Kondisi ini menjadikan Banten salah satu daerah dengan risiko bencana paling signifikan di Indonesia.
“Ini alasan kami kunjungan lapangan dan memilih Provinsi Banten, apalagi Banten ini dekat dengan Ibu Kota Jakarta, jadi kalau Banten aman maka Jakarta aman,” ucapnya.
Dikatakannya, pihaknya sengaja menghadirkan narasumber yang merupakan seorang ahli langsung dari Jepang. Sebab, pihaknya menilai, Jepang telah memiliki sistem ketahanan bencana yang cukup baik, dengan harapan sistem yang sama dapat diterapkan di Indonesia khususnya Banten.
“Narasumber tadi menjelaskan tentang ketahanan bencana di Jepang terutama dari segi pendidikannya, karena disana anak-anak dari sebelum Sekolah Dasar (SD) pun itu sudah diajarkan itu tentang mitigasi. Dan ini bagus untuk kita tiru,” ungkapnya.
Dirinya berharap FGD ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan stakeholder terkaitnya dengan adanya langkah konkret guna peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui pendidikan.
“Mungkin kedepannya kita bisa mengundang dari pihak BPBD Banten untuk bisa melihat langsung di Jepang, bagaimana persiapannya, tapi memang tuh jangka panjang kami harapkan Kemlu bisa terus mendorong itu,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana mengatakan, BPBD Banten telah mengusulkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) untuk dilakukan di tingkat sekolah. Selain itu, guna meningkatkan penanggulangan di dunia pendidikan, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi mitigasi bencana ke sekolah-sekolah yang ada di Banten.
“Kita juga sosialisasi ke pendidikan anak usia dini, kita beri pelatihan, kemudian penayangan tentang standar operasional, yang tentu sesuai dengan kemampuan anak,” pungkasnya.
Editor: Bayu Mulyana
