SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Menteri (Wamen) Pariwisata RI, Ni Luh Puspa, memberikan sorotan terhadap praktik pungutan liar alias pungli di objek wisata, termasuk di wilayah Provinsi Banten pada masa libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah nanti.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Wisata di kantor Dispar Banten, KP3B, Kamis, 20 Maret 2025.
Pungli menjadi salah satu faktor turunnya kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir.
Seperti pada momentum ibur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 lalu, kunjungan wisatawan ke Banten hanya 153.681 orang, jauh dari target yang direncanakan Dispar, yakni dua juta wisatawan.
Bahkan, jumlah ini anjlok jika dibandingkan dengan data kunjungan wisata saat Nataru 2023 yang mencapai 262.942 orang.
Belum lagi soal perilaku pedagang yang menaikkan harga sepihak dan tidak wajar, yang membuat wisatawan kapok untuk datang lagi.
Ni Luh menyebut jika pungli sangat merugikan bagi destinasi wisata karena dapat memberikan citra buruk dan membuat kapok para wisatawan.
“Pungli dan parkir liar itu merusak citra. Bikin tidak nyaman (wisatawan), makanya harus diatasi bersama,” kata Wamen.
Pihaknya mengaku sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Pemda untuk mengelola destinasi wisatanya menjadi destinasi yang tenang dan menyenangkan.
Menurutnya, kenyamanan dan keamanan merupakan faktor utama dalam memajukan suatu potensi wisata di daerah.
Ia pun meminta kepada Pemda di Banten untuk bersikap tegas dalam mencegah adanya aksi pungutan liar alias pungli di destinasi wisata.
“Intinya adalah bagaimana memberikan pengalaman yang berkesan secara positif kepada wisatawan, sehingga wisatawan itu tidak kapok, dan akan terus berkunjung walaupun bukan momen libur panjang,” pungkasnya.
Editor: Agus Priwandono
