CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Fauzi Desviandy, mendesak pemerintah daerah menambah anggaran sebesar Rp8 miliar untuk memastikan keberlangsungan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Cilegon.
Menurut Fauzi, keberlangsungan program UHC menjadi hal fundamental karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Ia menilai, program tersebut harus tetap dipertahankan agar masyarakat kurang mampu, tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah.
Fauzi mengatakan, berdasarkan dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 yang dibahas DPRD, anggaran untuk cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat sebesar Rp41,7 miliar.
“Saya lihat di dokumen PPAS 2026, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebelumnya angkanya Rp41,7 miliar, sekarang Rp41,7 miliar atau tidak ada perubahan,” ujarnya.
Fauzi menegaskan, persoalan tersebut bukan hanya mengenai besaran anggaran, tetapi menyangkut keberlangsungan jaminan kesehatan masyarakat melalui program UHC.
Jika tidak ada penambahan anggaran, Fauzi khawatir masyarakat kurang mampu akan kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan pada Oktober, November hingga Desember.
“Ketika kita hearing RKA di Komisi II, batas anggaran tersebut apabila tidak ditambahkan bisa selesai atau habis di bulan September atau Oktober,” katanya.
Menurut Fauzi, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sebab, masyarakat yang masuk kategori tidak mampu, terutama kelompok desil satu, tetap membutuhkan akses pelayanan kesehatan ketika sakit.
“Bagaimana nasib orang Cilegon yang tidak mampu, desil satu, mau berobat, anggarannya enggak ada sepanjang Oktober, November, Desember?” ujarnya.
Ia meminta Pemkot Cilegon memastikan masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS tetap terlindungi melalui program UHC.
Untuk itu, Fauzi mendorong pemerintah daerah menambah anggaran sekitar Rp8 miliar.
Menurutnya, angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total APBD Kota Cilegon yang mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Dibayarkan Rp8 miliar ini, paling Rp8 miliar dibandingkan dengan anggaran Kota Cilegon Rp2 triliun, itu kecil menurut saya,” ucapnya.
Editor: Bayu Mulyana
