CILEGON – Pihak PT. Indonesia Power mengaku tahapan pembebasan lahan pengembangan PLTU Suralaya 2 X 1000 MW telah sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Demikian dikatakan Humas PT. Indonesia Power, Hamim, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (29/12).

“Penilaian nilai bangungan yang dilakukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) merupakan nilai penggantian wajar. Dari hasil musyawarah yang telah kita gelar, dari 201 rumah yang terkena dampak akan dibebaskan sebanyak 177 rumah telah sepakat. Yang 11 belum sepakat, dan 13 rumah belum terkoneksi atau belum hadir,” ujarnya.

Diungkapkannya, untuk memfasilitasi pemilik rumah yang belum sepakat ataupun yang belum hadir panitia pengadaan tanah telah mendirikan crisis centre dengan masa 14 hari kalender setelah musyawarah pembebasan lahan ditandatangani. “Hal ini kami lakukan untuk memfasilitasi warga untuk melakukan kesepakatan. Tahapan pelaksanaan musyawarah pembebasan lahan telah kita lakukan pada tanggal 20 Desember sampai 23 Desember 2016,” ucapnya.

Terkait aksi damai yang digelar oleh warga RW 01 Komplek PLTU Suralaya, Hamim menyatakan perbedaan pendapat merupakan hal biasa yang terjadi. Peluang untuk rekonsiliasi masih terbuka luas.

“Hak semua warga menyampaikan pendapat dimuka umum dan itu dilindungi undang-undang. Mereka masih keluarga besar PT. Indonesia Power sehingga kami yakin mereka tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar koridor hukum,” pungkasnya. (Riko)