SERANG – Memasuki awal 2017, Forum Tenaga Honorer Kategori 1 (K-1) Pemprov Banten kembali merapatkan barisan. Ratusan honorer K-1 yang hingga 2016 belum diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS) tetap komitmen melanjutkan perjuangan dalam menuntut haknya kepada pemerintah pusat.

‎Koordinator Forum Tenaga Honorer K-1 Pemprov Banten, Endang Suherman menegaskan, ratusan honorer K-1 akan kembali melanjutkan perjuangannya dan berharap ada kejelasan dari Kemenpan-RB terkait nasib mereka di 2017. “Hingga tahun berganti, tindak lanjut penyelesaian pengangkatan sisa K-1 Pemprov Banten belum ada kejelasan. Kondisi ini membuat para honorer kembali mempertanyakan keseriusan daerah dalam mendorong penyelesaian sisa K-1,” kata Endang kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan anggota Forum Tenaga Honorer K-1 Pemprov Banten di KP3B, Senin (9/1).

Endang menambahkan, ratusan honorer K-1 akan terus melakukan berbagai upaya hingga hak mereka diangkat menjadi CPNS menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, Forum Tenaga Honorer K-1 Pemprov Banten sangat mengharapkan komitmen Pemprov Banten dalam mendukung perjuangan honorer K-1. “Kami mohon dengan hormat kepada Pak Plt Gubernur Banten (Nata Irawan) agar turun tangan membantu dan mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan peningkatan status dari honorer K-1 menjadi CPNS tanpa tes. Kami ini honorer K-1, legal standing kami sama dengan temen-temen K-1 Pemprov Banten yang telah diangkat lebih dulu yakni SE MenpanRB No: 03 Tahun 2012. Mereka teman kami sebanyak lebih kurang 300 orang sudah diangkat melalui berkas, sedangkan kami hingga saat ini belum ada kejelasan,” keluhnya.

Menurut Endang, nasib honorer K-1 kini menjadi tanggung jawab Plt Gubernur Banten. “Artinya, Plt Gubernur juga harus menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah pengangkatan honorer K-1 tanpa jalur tes yang masih tersisa di Banten. Dengan ini kami kira Plt Gubernur dapat melanjutkan penyelesaian pengangkatan sisa K-1 Pemprov Banten,” kata tenaga honorer di Dindik Banten ini.

Endang melanjutkan, ‎pergantian kepala daerah tidak memengaruhi perjuangan honorer K-1. Untuk itu pihaknya akan terus melanjutkan perjuangannya hingga semua honorer K-1 diangkat menjadi CPNS. “Siapa pun pucuk pimpinan di Pemprov Banten memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengurus hak honorer K-1 agar segera diangkat jadi CPNS. Berdasarkan hasil kunjungan kami ke Kemenpan-RB dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional) pada 27 Juli 2016 lalu, pengangkatan 359 honorer K-1 Pemprov Banten tinggal satu langkah lagi, yakni menyangkut kebijakan pemerintah pusat. Sekarang sudah 2017, tapi nasib kami belum ada kejelasan,” tegasnya.

Anggota Forum Tenaga Honorer K-1 Pemprov Banten, Ato menambahkan, sebelum Gubernur Banten nonaktif Rano Karno menjalani cuti kampanye beberapa bulan lalu, Pemprov telah berkirim surat ke Menpan-RB, tetapi sejauh ini belum ada kejelasan lagi.

“Hingga saat ini tanggapan terhadap surat tersebut belum ada dan terdengar. Kami berharap ada kesinambungan upaya yang konsisten pasca Pak Gubernur cuti dilanjutkan oleh Pak Plt Gubernur. Ini butuh sentuhan kebijakan dan pendekatan secara khusus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menpan-RB,” pinta Ato.

“Kami meminta Plt Gubernur memprioritaskan nasib kami, apalagi Pak Nata merupakan orang pemerintah pusat (Kemendagri),” sambung Ato.

Sebelumnya, Sekda Banten Ranta Soeharta ‎mengatakan bahwa Plt Gubernur Banten sebenarnya sudah mengetahui terkait adanya tenaga honorer K-1 di Pemprov Banten yang belum diangkat jadi CPNS. “Pak Rano telah menyampaikan hal itu sebelum mengambil cuti. Insya Allah dalam waktu dekat Plt Gubernur bisa menemui tenaga honorer K-1,” katanya.

Ranta menambahkan, Pemprov selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat tidak punya kewenangan untuk mengangkat honorer K-1 menjadi CPNS.‎ Pihaknya hanya bisa menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. (Deni S/Radar Banten)