SERANG – Tokoh ulama Provinsi Banten KH Abuya Murtadlo Dimyati menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan pancaran syariat Islam. Jadi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan bagian dari pengamalan agama dalam konteks bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. “Pancasila tidak terlepas dari syariat, beragamanya di situ, aqidahnya pula di situ. Bahkan syariatnya juga ada dalam kandungan Pancasila,” kata Abuya Murtadlo usai menghadiri acara seminar sehari wawasan kebangsaan bertajuk ‘Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa’ yang digelar di ruang serba guna DPRD Banten, Kamis (19/1).
Menurut Abuya, adanya kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat (ormas) yang anti terhadap Pancasila adalah mereka yang tidak mengerti arti kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia. “Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kewajiban konstitusional. Namun, dalam konteks ini, Pancasila harus pula dipandang sebagai bagian dari ajaran luhur semua agama, karena Pancasila itu sendiri telah mengandung nilai-nilai agama,” jelasnya.
Abuya melanjutkan, melunturnya nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat menjadi tantangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Berkembangnya gerakan radikalisme dan anarkisme yang bertentangan dengan nilai luhur Pancasila menjadi bukti bahwa ideologi bangsa ini belum diamalkan oleh masyarakat Indonesia. “Penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa kuncinya ada di pemerintah, kami dari ulama mengharapkan agar ideologi bangsa ini ditegakkan secara utuh. Sepanjang penegakannya seperti layang-layang. Masyarakat mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang menginginkan Indonesia tidak damai, anarkisme, dan radikalisme di mana-mana,” jelasnya.
“Insya Allah untuk masyarakat Banten, persatuan umat masih terjaga dengan baik, berkat kerja sama semua pihak terutama pemerintah, aparat, dan ulama,” sambung Abuya.
Sementara, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang menjadi narasumber seminar menegaskan, Pancasila selain mengandung nilai-nilai agama, juga digagas untuk kesejahteraan rakyat. Jika Pancasila diawali dengan sila ketuhanan maka diakhiri dengan sila keadilan sosial. Tiga sila lainnya, yakni sila kemanusiaan, sila persatuan (kebangsaan) dan sila kerakyatan (demokrasi).
“Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Indonesia yang harus diketahui asal-usulnya dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, agar kelestarian Pancasila dapat terus dijaga, dikawal, dan diamalkan dalam praksis kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk itu, peran pemerintah dan ulama sangat penting dalam menyampaikan sejarah perumusan Pancasila,” katanya.
Dalam perspektif historis, lanjutnya, untuk pertama kalinya, Pancasila dipidatokan Ir Soekarno, anggota resmi sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Sidang BPUPKI, dr K R T Radjiman Wedyodiningrat. Tentang apakah dasar negara Indonesia jika merdeka kelak, pidato Ir Soekarno yang sangat monumental berisi tentang lima dasar Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila.
Dikatakannya, setelah 71 tahun kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 dan menjelang peringatan 71 tahun kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, akhirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden, 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Keputusan Presiden tersebut tentunya akan melengkapi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 yang telah menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi. “Keputusan Presiden tersebut akan menjadi sebuah keputusan bersejarah dan monumental bagi upaya bangsa Indonesia mengembalikan roh dan jiwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selanjutnya, yang harus kita lakukan bersama sebagai sebuah bangsa yang besar adalah terus mengawal, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila secara nyata sehingga ia menjadi ideologi yang bekerja di tengah-tengah masyarakatnya,” tegas Ahmad Basarah.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan dalam sambutannya mengajak masyarakat Banten untuk menggugah kembali ingatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi Pancasila yang menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Nilai luhur itu meliputi toleransi dalam menganut agama dan kepercayaan, menghargai hak asasi manusia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mufakat, dan menjunjung tinggi rasa keadilan sosiasl,” jelasnya.
Menurut Nata, nilai-nilai luhur ini juga harus diamalkan oleh setiap generasi di masa yang akan datang. “Generasi boleh datang silih berganti, tetapi ideologi Pancasila tidak boleh mati. Mari kita tetap pertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa,” tegasnya di hadapan ratusan peserta yang berasal dari berbagai kalangan.
Menurutnya, banyak negara yang hancur oleh lemahnya ideologi yang mereka anut. Contoh yang bisa diambil adalah dua negara besar, yaitu Uni Soviet dan Yugoslavia yang kini runtuh terpecah-pecah karena perbedaan ideologi dan berakhir dengan perang saudara. “Peristiwa yang menimpa kedua negara tersebut dapat memberi pelajaran kita semua dalam menguatkan dan memperkokoh ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Hadir pada kesempatan ini Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Sekda Banten Ranta Suharta dan Kepala SKPD, Forkompida, Kiyai dan Ulama, akademisi tokoh pemuda dan masyarakat. (Deni S/Radar Banten)
