SERANG – Data hasil perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) tidak terkonsolidasi secara nasional. Hal ini diketahui setelah Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan surat bernomor 471.13/3256/DUKCAPIL pada 17 Maret 2017 perihal backup data hasil perekaman KTP-el di kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota.

Dalam surat yang ditandatangani langsung Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Prof Zudan Arif Fakrulloh ini dijelaskan empat poin. Pertama, sampai saat ini Kemendagri belum ada titik temu dan kesamaan pemahaman dari pihak terkait tentang pola pemeliharaan sistem oleh pihak ketiga. Akibatnya Kemendagri menjadi ragu, sebab dikhawatirkan terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Sejauh ini Kemendagri terus berkonsultasi dengan banyak pihak, tetapi belum mendapatkan hasil.

Kondisi ini menyebabkan data center tidak bisa melayani proses penunggalan data individu penduduk hasil perekaman di daerah. Dan juga tidak bisa menerima pengiriman data hasil perekaman dari daerah.

Pada poin kedua, Kemendagri meminta kepada daerah agar tetap melaksanakan perekaman KTP-el sambil menunggu penyelesaian permasalahan pada data center. Pada poin ketiga, pihak Kemendagri meminta daerah melakukan backup data hasil perekaman KTP-el secara rutin. Terakhir pada poin keempat, terhadap data hasil perekaman yang sudah berstatus siap cetak, proses pencetakan tetap dapat dilakukan baik melalui data center di Medan Merdeka Utara maupun melalui Disaster Recovery Center Batam.

Di Provinsi Banten, karut marut terkait data KTP-el ini sudah banyak diantisipasi dengan melakukan penyimpanan sendiri. Tak hanya itu, Disdukcapil pun telah mengeluarkan ribuan surat keterangan (suket) pengganti KTP-el yang belum dimiliki warga yang sudah melakukan perekaman.

Sekretaris Disdukcapil Kota Serang Hudori KA mengakui, data hasil perekaman pemohon pembuatan KTP-el belum terkonsolidasi ke server pusat, sehingga pihaknya mem-backup data tersendiri. “Selama ini kita mem-backup data. Kalau alasannya, itu menjadi kewenangan pusat,” ujar Hudori kepada Radar Banten, Minggu (19/3).

Hudori memaparkan, pihaknya selama ini dalam melakukan perekaman selalu mem-backup dengan server milik Disdukcapil. Sebab selama ini, diakui Hudori, server yang terhubung dari Disdukcapil ke pusat sering mengalami gangguan. “Semenjak perekaman dialihkan dari kecamatan ke Disdukcapil, data hasil perekaman disimpan di hard disk eksternal milik kami. Ini untuk mengantisipasi hal ini,” katanya.

Ia berharap, kondisi ini tidak terus terjadi, sehingga layanan catatan kependudukan berbasis elektronik ini bisa berjalan maksimal. Ini tak lain agar masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan tidak seperti saat ini. “Kami berharap ini bisa secepatnya diselesaikan,” katanya.

Pemkab Tangerang telah mengeluarkan 160 ribu suket KTP-el. Penerbitan telah dilakukan sejak September 2016. Kepala Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Uyung Mulyadi mengatakan, kelangkaan blangko dialami secara nasional karena pasokan dari Kemendagri terhenti. “Jadi surat keterangan ini juga bisa digunakan untuk urusan penting, seperti mengurus paspor, membuka rekening bank, dan pekerjaan lainnya,” jelasnya.

Uyung menambahkan, server datanya terkadang mengalami perbaikan berkala saat perekaman. Meski demikian, KTP yang lama masih bisa digunakan dan diperpanjang. “Meski blangko habis, proses perekaman e-KTP terus berjalan,” jelasnya.

Meski demikian, ada masalah lain kerap hadir, di antaranya alat perekaman data rusak, jaringan internet sering bermasalah, serta hal teknis lain yang menjadi pemicu terlambatnya pembuatan KTP-el.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Tangsel, Heru Sudarmanto mengatakan, perekaman KTP-el terus berjalan. Bahkan dalam satu hari ada 50 pemohon yang melakukan perekaman. Untuk sementara, warga yang merekam mendapat suket hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihaknya hingga kini belum mendapat informasi apa pun terkait KTP-el. Baik blangko atau pun yang berkaitan dengan perekaman. “Di Tangsel untuk masalah perekaman tidak ada yang terganggu. Semua berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apa pun,” katanya.

Pihaknya mengaku masih menunggu instruksi dari pusat terkait KTP-el. Termasuk ketersediaan blangko. Sekarang hanya dilakukan perekaman sambil menunggu cetak kartu identitas berbasis elektronik. “Yang sudah melakukan perekaman datanya tersimpan aman di server kita. Siap dicetak bila sudah ada blangkonya,” ujar Heru.

Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Erlan Rusnarlan mengaku sudah menerima surat dari Dirjen Dukcapil terkait belum bisa dilakukannya penunggalan data individu penduduk. Menurutnya, dengan tidak bisanya server pusat menerima hasil perekaman dari daerah tentunya membuat kekhawatiran bagi pihaknya. Sebab, hasil perekaman KTP-el yang dilakukan tidak memiliki backup data. “Tentu khawatir karena tidak ada backup datanya,” ujarnya.

Meski begitu, Erlan mengaku akan menunggu permasalahan di tingkat pusat tersebut bisa segera teratasi. “Kami selalu berharap yang terbaik. Mudah-mudahan segera ada solusinya,” singkatnya.

Disdukcapil Kabupaten Lebak pun tetap melakukan perekaman untuk pembuatan KTP-el. Bahkan, Disdukcapil berinovasi dengan melakukan pelayanan jemput bola ke kecamatan-kecamatan.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Lebak Ujang Bahrudin mengatakan, data hingga 31 Desember 2016 jumlah penduduk Lebak sebanyak 1.205.125 jiwa. Sebanyak 893.019 orang berusia 17 tahun ke atas sehingga wajib memiliki KTP-el. Dari 893.019 orang, 851.113 sudah memiliki KTP-el dan sisanya sebanyak 28.209 baru memiliki suket pengganti KTP-el. “Jumlah warga yang belum melakukan perekaman sebanyak 41 ribu orang dan tersebar di 28 kecamatan,” kata Ujang.

Menurutnya, untuk menuntaskan perekaman data penduduk pembuatan KTP-el, pihaknya melakukan inovasi pelayanan dengan jemput bola ke lapangan. Tim bergerak melakukan pelayanan ke kecamatan-kecamatan. Upaya tersebut diyakini akan efektif mengurangi jumlah wajib KTP yang belum melakukan perekaman. “Inovasi pelayanan wajib dilakukan,” tegasnya.

Ditanya terkait server di pusat yang tidak berfungsi optimal, Ujang menyatakan, selalu melakukan backup data penduduk yang sudah melakukan perekaman. Tujuannya, supaya kegiatan perekaman di kecamatan tidak sia-sia. “Kita siapkan backup datanya,” jelas mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ini. (Fauzan D-Firdaus R-Hendra S-Togar H-Mastur/Radar Banten)