PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang, MM Fuhaira Amin, menyatakan bersedia gaji dan tunjangannya dipotong jika langkah tersebut diperlukan untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis.
Pernyataan ini merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang tengah mengkaji pemangkasan gaji bagi jajaran kabinet hingga anggota DPR sebagai antisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi nasional.
Wacana pemotongan gaji dan tunjangan pejabat negara mencuat sebagai bagian dari strategi pengetatan fiskal untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam situasi geopolitik yang memanas, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario, termasuk langkah tidak populer seperti pemangkasan gaji pejabat negara.
“Jika hal itu untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan dan kehancuran, saya pribadi siap gaji dan tunjangan sebagai anggota DPRD disesuaikan dengan kondisi negara,” ujar Fuhaira Amin kepada RADARBANTEN.CO.ID, Selasa 17 Maret 2026.
Fuhaira menegaskan, pemangkasan gaji dan tunjangan merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata untuk membela bangsa dan negara, sebelum harus melakukan tindakan yang lebih ekstrem demi kepentingan rakyat.
“Soal ada beberapa program yang dikritisi masyarakat, biarlah menjadi masukan bagi pimpinan. Sebagai dewan daerah, tugas kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat; eksekusi ada di pemerintah pusat dan kami tidak memiliki hak untuk memaksa,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi negara genting, ia siap menerima pemangkasan gaji dan tunjangan.
“Karena hakikat bangsa dan negara ini ada karena kita hidup senasib sepenanggungan,” pungkas Fuhaira.
Editor: Mastur Huda
