SERANG – Kasus perceraian pada pegawai negeri sipil (PNS) kian marak. Memasuki 2017, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang sudah menerima 15 laporan kasus cerai. Delapan kasus di antaranya sudah final, tujuh pasangan lagi masih proses. Dari jumlah itu, profesi guru perempuan mendominasi.
Kepala BKPSDM Kabupaten Serang Tb Entus Mahmud Sahiri tidak menyangkal jika di kalangan pegawai ASN setiap tahunnya banyak yang mengajukan cerai. Alasan bercerai beragam. Paling klasik, akibat sudah tidak ada kecocokan. “Kebanyakan dari lingkungan Dinas Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Guru masih mendominasi dibanding profesi lain,” ungkap mantan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) tersebut, kemarin.
Profesi lain, lanjutnya, pegawai Dinas Satpol PP, Sekretariat Daerah (Setda), dan kecamatan. Saat ini, sebagian kasus sudah memasuki tahap mediasi. “2016 ada 42 kasus. Tahun ini sampai Maret ada 15 laporan. Delapan sudah final, tujuh masih proses, belum final,” terang pejabat eselon II yang digadang-gadang menjadi kandidat Sekretaris Daerah (Sekda).
Untuk usia, tambah Entus, bervariasi mulai dari yang tua sampai yang muda. Kemudian, jabatannya mulai dari staf pelaksana sampai pejabat eselon III yang enggan dibeberkan Entus. Untuk pembagian hak dan kewajibannya seperti proses pembagian gono-gini atau perjanjian menafkahi, diputuskan oleh pengadilan agama. “Setelah dari pengadilan agama ditembuskan ke kita. Yang cerai kebanyakan guru perempuan,” ucapnya.
Senada disampaikan Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pembinaan dan Disiplin Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Serang Bina Barleyantina. Dari 15 laporan perceraian pada 2017, didominasi perempuan sebanyak delapan orang yang mayoritas guru. Sisanya, dari SKPD lain. “Prosesnya di kita, sesuai SOP (standar operasional prosedur) tiga bulan. Yang cerai staf semua, selain guru. Kalau 2016, ada pejabat setingkat eselon III dua orang,” ungkapnya.
Menurutnya, PNS yang ingin bercerai ke BKPSDM sudah memasuki stadium tiga. Artinya, sudah di ujung tanduk. Sebelumnya, sudah melewati proses mediasi di tingkat SKPD. “Kalau sudah ke kita, berada di level paling tinggi,” tegasnya.
Dari jumlah 42 kasus cerai pada 2016, diungkapkan Bina, 13 di antaranya PNS laki-laki. Artinya, lebih banyak perempuan yang mengajukan perceraian ketimbang laki-laki. Yang menggugat cerai, didominasi guru. Lainnya, merata di setiap SKPD dan kecamatan. “Faktornya rata-rata kesenjangan ekonomi, status sosial,” ucapnya.
Maksud kesenjangan ekonomi dan status sosial itu, dijelaskan Bina, semisal si pelapor ketika menjadi honorer tidak mempermasalahkan status sosial suaminya yang hanya sekadar berprofesi buruh, tukang ojek, dan sebagainya. Setelah diangkat PNS, merasa malu. Apalagi orangnya yang suka sosialita. Kemudian, merasa menjadi tulang punggung suami karena pendapatannya lebih baik ketimbang suami. “Apalagi, guru memiliki gaji tambahan, ada tunjangan sertifikasi. Isu lainnya, perselingkuhan, ada juga yang suaminya nikah siri, banyak lah,” ujarnya.
Proses mediasi oleh BKPSDM, dijelaskan Bina, berupa pemberian pembinaan dan nasihat untuk menyatukan mereka kembali selama tiga kali pemanggilan. Ending-nya, menanyakan kepada kedua pihak, apakah dilanjut atau tidak. Apa pun keputusan pasangan yang bercerai, harus menandatangani surat pernyataan dari kedua belah pihak. “Jadi, keberatan atau tidaknya, ada dasar. Kalau gono-gini, ya mereka harus berjuang di pengadilan,” terangnya.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, ungkap Bina, jika suami PNS menceraikan istri maka istri dapat sepertiga sisa gaji suami sampai menikah lagi. Begitupun anak. Berapapun jumlah anak, tetap mendapat sepertiga. “Kalau istrinya menikah lagi, anak tetap dapat. Beda dengan PNS perempuan, mereka enggak punya tanggung jawab ke suami untuk menafkahi,” pungkasnya. (Nizar S/Radar Banten)
