SERANG – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Banten menilai pelayanan perlindungan konsumen di BPSK Kabupaten/Kota belum optimal.
“BPSK kita ini belum merata, sekarang yang baru berjalan yaitu Tangsel dan Lebak saja, yang lain masih melempem,” kata Kepala BPSK Provinsi Banten Wahyudin, saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (21/4).
Menurutnya, belum berjalannya pelayanan perlindungan konsumen ditengarai karena masalah dana operasional dan sumber daya manusia yang belum bekerja secara optimal.
“Untuk sementara ini, kami dari Provinsi hanya berkoordinasi saja soal pengaduan yang ada,” katanya.
Menurut banyaknya jumlah pengaduan yang didapat, mayoritas konsumen mengadukan terkait masalah leasing dan property perumahan.
“Paling banyak itu (pengaduan) di BPSK Tangsel yang rata-rata masalah leasing, property dan listrik. Tapi paling banyak leasing. Karena sekarang pihak leasing menggunakan jaminan fidusia, dimana leasing menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen, kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur, namun konsekuensinya jika dalam dua bulan lamanya debitur tidak membayar kepada kreditur, maka kreditur juga memiliki hak untuk menarik barang tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui akan adanya lembaga perlindungan konsumen seperti BPSK. “Masih belum banyak yang tahu, ada beberapa yang tahu itu yang datang langsung, karena kita juga masih dalam tahap transisi menunggu SK Gubernur,” tambahnya.
Kendati demikian, dengan Hari Konsumen Nasional yang jatuh pada tanggal 20 April kemarin, ia berharap agar konsumen dapat cerdas memilih sebelum membeli.
”Kita sekarang sedang geberkan ‘Koncer’ atau konsumen cerdas, agar para konsumen tidak menjadi korban para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab,” harapnya. (Wirda Garizahaq/risawirda@gmail.com)
