CILEGON – Bagi pemilik tangan kedua atau seterusnya kendaraan bermotor roda dua maupun empat yang hendak membayar administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) maupun melakukan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan mutasi dari luar daerah, pastikan terlebih dahulu membawa kartu tanda penduduk (KTP) pemilik tangan pertamanya.

Sebab jika tidak, dipastikan pengurusan hal tersebut tidak akan dapat dilakukan. Itu ditegaskan oleh Kepala UPT Samsat Kota Cilegon Raden Berly Rizki Natakusuma kepada sejumlah wartawan usai menghadiri acara Bulan Panutan Pajak yang diselenggarakan oleh Pemkot Cilegon, Kamis (9/11).

“Itu salah satu syarat regident yang harus dipahami oleh masyarakat. KTP pemilik tangan pertama itu dibutuhkan untuk mengidentifikasi kendaraannya, apakah itu kendaraan curian atau bukan. Ini adalah salah satu syarat dari Kepolisian yang ada di Samsat,” ujar Berly.

Terkait persoalan adanya warga yang kesulitan untuk membayar administrasi pajak kendaraan lantaran tidak memiliki KTP tangan pertama, Berly mengaku tidak memiliki solusi lainnya agar dapat terus diproses. “Kami tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar aturan,” katanya.

Kata dia, persolan tersebut banyak ditemui oleh petugas Samsat. Sehingga juga berdampak pada banyaknya kendaraan yang dijumpai mati pajak saat menggelar Operasi Zebra pada sepekan terakhir ini.

“Memang ini juga harus dibudayakan oleh masyarakat, bahwasanya ketika transaksi jual beli (kendaaran bekas) itu diharapkan langsung melakukan balik nama kendaraan, seperti yang sudah dilakukan di DKI Jakarta,” tuturnya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)