SERANG – Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan telah menjadi salah satu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan.
Kebijakan tersebut sangat diperlukan implementasi bagi pemberdayaan perempuan agar upaya yang telah dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta peran serta kelompok usaha ekonomi perempuan dalam pembangunan menjadi lebih nyata.
“Saat ini telah banyak program-program di Provinsi Banten yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok usaha ekonomi perempuan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Maani Nina dalam sambutannya, pada acara Penguatan Pengembangan Industri Rumahan Perempuan di Gedung PGRI Rangkasbitung, Lebak, Senin (13/11) kemarin.
Nina menyampaikan dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dijelaskan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan relatif rendah, kesetaraan gender masih harus ditingkatkan.
“Kualitas hidup perempuan yang masih rendah antara lain disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, gejolak ekonomi, krisis pangan dan energi, bencana alam dan konflik sosial,” ujarnya.
Sebagai pelaku pembangunan, perempuan dituntut untuk berkualitas agar dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi maupun politik, menjamin pemerataan dan keberhasilan pembangunan itu sendiri.
“Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi juga bertujuan dalam peningkatan kegiatan ekonomi produktif perempuan yang sebagian besar merupakan usaha mikro yang mampu menjamin resiliensi bangsa dari dampak gejolak ekonomi global,” kata Nina.
“Ini upaya pemberdayaan perempuan terus digalakkan, semuanya bermuara pada kata kunci pendidikan dan ekonomi,” pungkasnya. (ADVERTORIAL/DP3AKKB PROVINSI BANTEN)
