SERANG – Umat Islam di Banten bereaksi atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang penetapan Jerussalem Timur sebagai Ibukota Israel. Tidak hanya mengutuk Amerika Serikat, mereka menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Pelestina.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten AM Romly mengutuk keras sikap Donald Trump. “Sikap Amerika Serikat menyakiti umat Islam Banten dan dunia. Kami mengutuk karena tindakan itu membenarkan penjajahan dan penganiayaan Israel kepada Palestina,” katanya saat dihubungi Radar Banten, Jumat (8/12).
Ia menilai, tidak hanya umat Islam, umat beragama lain juga merasakan sakit yang sama. Terlebih bagi bangsa Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 jelas tertulis bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. “Tindakan itu konyol dan tidak mempertimbangkan aspek yang dapat membangkitkan kemarahan dunia. Kami akan selalu bersama masyarakat Palestina,” ujarnya.
MUI Banten secara kelembagaan tidak mengeluarkan sikap resmi. Sikap dan dukungan terhadap Palestina sudah diwakilkan langsung oleh MUI Pusat. “MUI pusat sudah menyampaikan sikapnya. Dan, kami di daerah mendukung langkah yang dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada semua masyarakat Palestina,” kata Romly.
Meski marah atas tindakan Donald Trump, Romly tetap mengimbau agar masyarakat muslim Banten tetap menjaga keteduhan. “Hati boleh panas, tapi pikiran harus tetap dingin menjaga situasi. Mari kita doakan yang terbaik,” imbaunya.
Pernyataan dukungan untuk Palestina dan kutukan untuk Amerika Serikat juga dilontarkan organisasi kemasyarakat (ormas) Islam di Banten. Di antaranya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Banten dan Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW Kahmi) Banten, serta Pengurus Wilayah Muhammadiyah Banten.
Mereka sependapat bahwa pernyataan orang nomor satu di Negeri Paman Sam melukai umat Islam di dunia. “Sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem merupakan Ibukota Israel merupakan suatu tindakan yang akan mengacaukan dan merusak perdamaian dunia. Sikap tersebut akan membuat situasi dunia menjadi semakin panas dan mengarah pada konflik yang tak berkesudahan,” ujar Ketua PWNU Banten Profesor Sholeh Hidayat.
NU melalui pengurus besar, kata Sholeh, mendukung kemerdekaan atas Palestina. Dukungan bagi kemerdekaan rakyat dan negara Palestina tidak bisa ditangguhkan. “Oleh karena itu, PBNU mendesak agar PBB segera memberikan dan mengesahkan keanggotaan negara Palestina menjadi anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara sebagai rakyat dan negara yang merdeka,” ujarnya.
Selain itu, NU mendesak PBB untuk memberikan sanksi politik dan ekonomi kepada Israel jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan di tanah Palestina. Negara-negara di Timur Tengah harus bersatu mendukung kemerdekaan Palestina dan mendesak agar Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengorganisir anggotanya mendukung kemerdekaan Palestina.
“Kami juga mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut serta dan proaktif dalam membantu problem yang terjadi di Palestina. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi penengah,” kata Rektor Untirta itu.
Senada dikatakan Koordinator Presidium MW Kahmi Banten Udin Saparudin. Secara organisasi pihaknya menyampaikan delapan sikap. Pihaknya mengutuk keras keputusan tersebut karena dinilai sebagai bentuk agresi, provokasi, dan radikalisme yang nyata.
“Keputusan tersebut membuktikan bahwa Amerika Serikat melakukan standar ganda dan tidak serius dalam menyelesaikan konfik Palestina-Israel secara adil,” katanya.
Sikap Donald Trump, lanjutnya, akan berdampak meningkatnya ekstremisme dan radikalisme di dunia sebagai reaksi atas arogansi Amerika Serikat. “Kami mendesak Donald Trump mencabut keputusannya dan mendesak agar PBB secepatnya mengambil tindakan konkret menyelamatkan dan penyelesaian konfik ini,” kata Udin.
Selain itu, Kahmi menyerukan dunia bersatu melawan tindakan kesewenang-wenangan Donald Trump. Mendorong agar rakyat Amerika Serikat mencabut mandat Donald Trump sebagai Presiden. “Yang tidak kalah penting, mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengambil peran maksimal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar guna mencari solusi terbaik,” katanya. (Supriyono/RBG)
