SERANG – Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Banten tahun ini menargetkan pembangunan rumah subsidi di Provinsi Banten sebanyak 15 ribu unit. Angka tersebut naik 50 persen dari target tahun 2017 sebanyak 10 ribu unit.
Ketua DPD REI Banten Roni H Adali menjelaskan, pembangunan rumah bersubsidi sendiri merupakan tindak lanjut program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Jumlah target tersebut tidak begitu saja ditetapkan oleh REI Provinsi Banten, namun melalui sejumlah pertimbangan, salah satunya adalah akumulasi target dari jumlah pengembang yang menjadi anggota REI Provinsi Banten.
“Jumlah anggotanya sekarang 200 lebih, nah target itu keluar sesuai akumulasi target anggota,” papar Roni kepada awak media setelah pembukaan Pelatihan Menjadi Developer yang Tangguh di Hotel Amaris, Kota Serang, Rabu (21/3).
Roni melanjutkan, DPD REI Provinsi Banten terus mendorong agar target tersebut tercapai. Namun menurutnya, selain dorongan dari REI Provinsi Banten, juga membutuhkan dari stakeholder lainnya, seperti pemerintah daerah.
Terkait dukungan pemerintah daerah, dijelaskan Roni, pada tahun 2017, dari target 10 ribu unit rumah, realisasi yang berhasil dicapai sekitar 90 persen.
Kendala yang membuat target tidak 100 persen tercapai karena proses perizinan yang lama dan biaya sangat tinggi. “Izinnya tidak keluar-keluar,” kata Roni.
Menurut Roni, karena pembangunan rumah subsidi ini merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah sebaiknya ikut mendukung jalannya program tersebut, salah satunya dengan mempermudah izin.
“Di Diklat ini, salah satunya, peserta biar tahu bagaimana izin biar cepat keluar dan murah. Dan membangun rumah yang berkualitas agar masyarakat betah di rumah,” papar Roni.
Dijelaskan Roni, diklat seperti ini merupakan salah satu upaya REI agar anggotanya memiliki kompetensi. Karena ke depan, pemerintah pusat akan melakukan sertifikasi bagi pengembang.
“Yang tidak tersertifikasi tidak bisa mendapatkan program pemerintah, nah nanti yang ikut diklat ini akan mendapatkan sertifikat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Badan Diklat DPP REI Priyanto menjelaskan, Diklat seperti ini digelar sebagai wujud dari keseriusan REI untuk menghadirkan developer yang mempunyai kualitas.
“Kita pun menyelenggarakan diklat khusus seperti untuk rumah susun dan apartemen,” ujarnya.
Menurut Priyanto, kendati rumah subsidi, developer tetap harus menjalankannya sesuai aturan yang berlaku khususnya yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Misalnya, persentase lahan untuk bangunan rumah dan fasilitas umum. “Ada yang 40-60, 40 persen untuk fasilitas umum, 60 persennya untuk rumah, namun di sejumlah daerah lain ada yang sebaliknya,” tuturnya.
Kualitas bangunan rumah pun harus sesuai standar dan aturan. Sehingga pengembang tidak melakukannya secara asal. “Semua itu kita latih di sini, sehingga para pengembang mengetahui segala hal berkaitan dengan bisnis properti ini,” paparnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
