SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak rencana Pemprov Banten menggulirkan program kesehatan gratis menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Jika program kesehatan gratis dipaksakan, berisiko mengganggu APBD.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, sudah membalas surat konsultasi dari Pemprov tentang program kesehatan gratis. “Sudah bersurat dan kami sudah melakukan balasan suratnya. Memberikan beberapa rekomendasi, yang pada intinya, KPK mendorong program itu diintegrasikan dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS, jadi tidak berdiri sendiri,” ujarnya kepada Radar Banten seusai menghadiri rapat koordinasi Pemprov Banten dengan KPK di aula pendopo gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jumat (20/7).

Asep mengatakan, inti surat itu menyarankan agar program kesehatan gratis diintegrasikan dengan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang secara operasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). KPK menilai jaminan kesehatan daerah atau program kesehatan menggunakan KTP-el yang tidak terintegrasi dengan JKN berisiko mengganggu APBD. Karena, alokasi anggaran yang disediakan sulit diprediksi.

“Salah satunya adalah berisiko untuk mengganggu APBD. Karena itu, akan sulit memprediksi berapa nanti yang keluar (alokasi anggaran-red). Lebih baik diintegrasikan ke program JKN Kemenkes dan BPJS supaya nanti terukur bebannya,” terangnya.

Kendati program tersebut diintegrasikan dengan JKN, secara teknis pembiayaan dilakukan dengan cara pembagian beban anggaran dengan pemerintah kabupaten kota. Besarannya, kata Asep, berdasarkan kesepakatan. “Jangan juga ditanggung semua oleh APBD provinsi karena akan berdarah-darah juga walau sudah integrasi. Harus ada cost sharing, berapanya ya disepakati saja dengan kabupaten kota,” terangnya.

Asep meyakini, jika pola integrasi dilakukan maka akan membuat jaminan kesehatan di Banten berjalan dan memiliki kualitas. Atas dasar keseimbangan alokasi anggaran daerah. “Di satu sisi, jaminan kesehatan masyarakat Banten ini tercapai, di sisi lain jangan sampai memberatkan. Jangan sampai memengaruhi kesehatan Pemprov,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Sigit Wardojo mengaku akan berkonsultasi dengan gubernur terkait saran dari komisi antirasuah tersebut. “Saya akan konsultasikan dengan Pak Gubernur,” ujarnya saat ditemui seusai melaksanakan Salat Jumat di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B, Curug, Kota Serang.

Kata dia, program kesehatan gratis sudah berjalan menggunakan pola lama dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Pemanfaatannya juga terbatas, hanya berlaku di RSUD Banten dan RSUD Malingping. “Kesehatan gratis sudah berjalan, tapi terbatas, yang ada di Rumah Sakit Banten dan Malingping. Pakai skema lama, itu pakai SKTM karena kita payung hukumnya pakai pergub (peraturan gubernur) yang lama,” katanya.

Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengaku, program kesehatan gratis menggunakan KTP-el memang sudah berjalan. Andika mengaku, realisasi program tersebut diklaim sebagai bukti konsistensi Pemprov dalam mewujudkan program-program prioritasnya. “Sudah dilaksanakan, sejauh ini pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik kondisinya,” ujarnya di sela-sela meninjau revitalisasi Banten Lama, Kota Serang, Rabu (18/7).

Andika meminta kepada pihak mana pun untuk tidak lagi menyangsikan realisasi program unggulan Pemprov Banten. Ia meminta kepada perangkat daerah mendukung dan menyukseskan program-program prioritas yang dicanangkan Pemprov. “Tinggal pelaksanaan harus diikuti oleh seluruh personel di bawahnya untuk menyukseskan program tersebut. Tentunya ingin cepat, kita ingin kencang tapi misalnya konstruksi birokrasi di bawahnya tidak siap, ini yang harus kita benahi,” pungkasnya. (Fauzan D/RBG)