SERANG – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan beberapa kali menolak program pendidikan gratis SMAN SMKN yang digagas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH). Termasuk pada diskusi bersama Ketua Komisi V DPRD Banten dengan Forum Komite Sekolah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di RM Kawali Modernland, Kota Tangerang, Selasa (31/7).
Usai acara tersebut, di media sosial muncul komentar yang menjurus pada hal pribadi dan cenderung rasial. Menanggapi hal tersebut, Fitron mengatakan, apa yang dilakukannya sebagai wakil rakyat sejauh ini bernilai konstruktif dengan cara dialogis. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai pihak ke kantornya.
RelatedPosts
“Beda pendapat itu biasa sepanjang ada dialog. Ini kan enggak ada gubernur mau dialog, yang ada memaksakan diri. Dan, tiba tiba pasukannya melakukan tindakan itu di media sosial,” ujarnya kepada Radar Banten, Rabu (1/8).
“Kita mau membudayakan cara-cara yang tak bertentangan dengan nilai demokrasi. Pakai akun palsu membunuh karakter,” sambung Ketua Fraksi Partai Golkar itu.
Ia menyadari apa yang dilakukannya tidak masuk kategori populer, tetapi langkah tersebut bukan soal popularitas melainkan soal masa depan pendidikan. Di sisi anggaran, Pemprov Banten masih di bawah standar pelayanan minimum (SPM). “Selain menciptakan ketidakpastian, kualitas pendidikan akan terancam. APBD kita untuk memenuhi SPM saja enggak akan cukup. Eh, ini sekolah dipaksa gratis. Apalagi mencapai standar nasional,” katanya.
Terkait dengan ujaran kebencian di sosial media, menurutnya, saatnya semua juga akan terbuka. Kondisi tersebut, kata dia, mengingatkan saat dirinya menyoal program kesehatan gratis menggunakan KTP elektronik. Yang akhirnya gagasan dirinya sejalan dengan rekomendasi KPK. “Masa harus KPK lagi yang memutus polemik (pendidikan gratis-red) dengan tidak mau mendengar siapa pun, kecuali KPK. Sejak kapan Banten ini milik Wahidin Halim, Banten ini milik kita semua. Jadi, diskusi dong. Dengarkan orang kasih pendapat,” sambung Fitron.
Ia juga menyinggung terkait keberadaan orang-orang yang selama ini memberikan masukan kepada gubernur. Sebaiknya mendorong agar gubernur untuk mengundang stakeholders dan mendengarkannya. “Undang stakeholders, dengarkan mereka, bangun diskusi tanpa suasana intimidasi. Sekarang kan ‘yes men’, semua takut karena diintimidasi,” terangnya.
Selain itu, Fitron mengaku sudah melakukan langkah secara prosedural berkonsultasi dengan Kemendikbud. Acara yang juga dipersoalkan sebelumnya saat dirinya mendengar aspirasi komite sekolah dan dewan pendidikan. “Di mana salahnya, saya kan punya tugas itu, mendengar dan menyampaikan pendapat. Dalam konsultasi ini, kami semakin meyakini janji pendidikan gratis disertai ancaman pemecatan itu berbahaya bagi pendidikan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Banten M Nawa Said mengatakan, apa yang disampaikan Fitron sesuatu hal yang biasa. Tugas legislatif memberikan masukan dan kritik kepada eksekutif. “Apa yang disampaikan Pak Fitron sesuatu yang tidak harus di-bully. Bolehlah dikritisi dan dibedah,” katanya.
Kata dia, dari informasi yang diterima olehnya, Fitron menilai, jika pendidikan gratis diberlakukan akan mengurangi kualitas pendididikan di Banten. Pernyataan tersebut perlu dibedah dan cara mengukurnya bagaimana.
“Itu reaksi dan aksi yang disampaikan oleh Pak Fitron. Menanggapi itu, saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Gubernur meminta jangan terlalu ditanggapi, yang penting kita kerja on the track,” terangnya.
Kaitan respons di media sosial yang mengarah pada pribadi dan rasial, pria yang akrab disapa Cak Nawa itu mengaku tidak menyetujui. Menurutnya, perilaku seperti itu bisa dibawa ke ranah hukum. Ia juga membantah jika Partai Demokrat khususnya memiliki akun-akun palsu yang sengaja menyerang seseorang.
“Saya tidak setuju dengan bully mem-bully. Tapi, saya tidak bisa menghentikan. Itu harus dilaporkan, itu urusan polisi,” katanya. (Fauzan D/RBG)
