SERANG – Duka menyelimuti para fisioterapis. Sebagai simbol perlawanan serta keprihatinan atas terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdiyan) BPJS Kesehatan, para fisioterapis (tenaga kesehatan fisioterapi) menggunakan pita hitam di lengan kirinya.
Ketua Ikatan Fisioterapis Indonesia (IFI) Cabang Serang Dady Iskandar mengatakan, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa fisioterapis diamanatkan sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Namun, kebijakan BPJS yang memunculkan regulasi sistem kesehatan nasional yang berujung berkurangnya efektifitas dengan memperpanjang birokrasi dan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS justru dipertegas oleh Perdiyan Nomor 5/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan. “Di dalam lampirannya mengatur tindakan fisioterapi yang tidak sesuai dengan standar pelayanan fisioterapi dan ini berakibat tidak adanya perlindungan hukum terhadap fisioterapis yang memberikan pelayanan,” tandas Dady saat ditemui di RSUD dr Dradjat Prawiranegara, Kota Serang, Rabu (1/8).
Kata dia, peraturan itu hanya mengakomodasi dan membutuhkan peran dokter spesialis pengobatan fisik dan rehabilitasi pada pelayanan rehabilitasi medik. Padahal, ada kesalahpahaman tentang profesi fisioterapi bagian dari rehabilitasi medik.
Ia mengatakan, asumsi bahwa pelayanan fisioterapi merupakan bagian dari rehabilitas medik salah besar. “Parahnya, asumsi ini dijadikan BPJS sebagai dasar dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait pelayanan fisioterapi. Tidak ada satupun pasal dalam undang-undang yang menunjukkan bahwa pelayanan fisioterapi merupakan bagian dari rehabilitasi medik,” terang Dady.
Ia mengatakan, apabila merujuk Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 tentang Praktik Fisioterapi, pelayanan fisioterapi itu mulai dari promotif, preventif, kuratif, habilitatif, dan rehabilitatif. “Kami (fisioterapis-red) diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan fisioterapi, mulai dari asesmen, menetapkan diagnosis, menyusun perencanaan intervensi, melakukan intervensi serta mengevaluasi,” ujarnya.
Hal itu menunjukkan bahwa fisioterapis memiliki kewenangan yang bukan bagian dari kewenangan dokter rehabilitasi medik. Dalam Permenkes itu juga diatur pola alur pasien yang hendak mendapatkan pelayanan fisioterapi secara direct access.
Sementara pelayanan rehabilitatif diatur dalam beberapa peraturan dan perundangan antara lain UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan pasien yang membutuhkan pelayanan rehabilitatif adalah mereka yang bekas penderita dan pelayanan diberikan adalah berhubungan dengan bagaimana agar mereka berperan kembali di masyarakat. Selain itu, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di rumah sakit.
Dengan dasar itulah, Dady mengaku mencium aroma ada usaha ‘pengerdilan’ profesi fisioterapi yang terselubung oleh pihak tertentu, bahkan sampai hendak menghilangkan peran fisioterapis di Sistem Kesehatan Nasional. “Perjuangan kami tidak hanya sebatas pencabutan kebijakan tentang pembatasan pelayanan fisioterapi untuk pasien. Lebih dari itu, direct access untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi bagi pasien BPJS menjadi mutlak dan harga mati,” tegas pria yang sedang menempuh studi S-2 di Universitas Negeri Udayana ini. (Rostinah/RBG)
