PANDEGLANG – Puluhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pandeglang dan sejumlah guru terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Senin (3/12). Mereka kedapatan sedang asyik berbelanja di Pasar Badak Pandeglang di saat jam kerja dan tidak membawa surat izin dari pimpinan. Petugas kemudian melakukan pendataan dan menyerahkan nama-nama pegawai yang bolos kerja tersebut kepada pimpinan mereka.
Pantauan di lapangan, razia dilakukan sekira pukul 11.00 WIB di sekitaran Pasar Badak Pandeglang, petugas pun langsung menyisir semua toko dan ruko yang ada di kawasan tersebut. Pegawai yang kedapatan sedang berbelanja satu per satu diminta menunjukkan surat izin dari pimpinan hanya bisa beralasan tanpa bisa menunjukkan surat yang diminta petugas. Selain itu, ada sebagian pegawai yang lari dan tidak jadi berbelanja di kawasan Pasar Badak Pandeglang saat melihat petugas melakukan pendataan terhadap para pegawai lain yang terjaring razia.
Bahkan, ada beberapa pegawai yang menolak untuk didata meskipun tidak membawa surat izin dari atasannya. Adu mulut sempat terjadi antara petugas Satpol PP Kabupaten Pandeglang dengan salah seorang guru yang mengaku mengajar di salah satu sekolah menangah atas (SMA) di wilayah Kecamatan Mandalawangi. “Saya enggak bawa surat, saya ke sini juga karena ada urusan mendadak dan harus diselesaikan. Saya ke sini sudah bilang sama atasan saya dan sudah diizinkan. Saya enggak tahu kalau harus ada surat izin. Nanti kalau saya ke pasar lagi saya akan bawa surat izinnya,” kata seorang guru SMA di Kecamatan Mandalawangi yang menolak namanya dikorankan, kemarin.
Di tempat yang sama, seorang guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kadu Gajah yang meminta namanya dirahasiakan mengaku, kedatangannya ke Pasar Badak Pandeglang di luar jam sekolah. Dia beralasan akan membeli keperluan sekolah dan kebutuhan rumah. “Saya kerjanya guru di PAUD Kadu Gajah, saya sudah selesai mengajar dan sudah selesai jam mengajarnya, murid-murid saya juga sudah pada pulang. Saya juga bingung kenapa masih didata? Padahal saya pakai seragam juga sudah selesai mengajar, kalau harus pulang dulu untuk salin baju kan makan waktu lama,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Pandeglang Agus Mulyana menerangkan, kegiatan yang dilakukan instansinya guna memastikan tidak ada pegawai Pemkab yang bolos saat jam kerja. Soalnya, kata dia, tindakan tersebut bisa mengganggu roda pemerintahan karena banyak pekerjaan yang terbengkalai.
“Kita hanya melakukan tugas kita sebagai penegak perda. Karena kita ingin tidak ada pegawai Pemkab yang meninggalkan tempat mereka bekerja tanpa membawa surat izin dari atasannya,” katanya.
Dia mengaku, akan segera menyerahkan nama-nama pegawai yang terkena razia tersebut kepada Inspektorat dan BKD Kabupaten Pandeglang untuk ditindaklanjuti. “Kalau sanksinya bisa teguran secara lisan atau tertulis, bisa juga pegawai yang bersangkutan diturunkan pangkatnya, dipotong tunjangannya, bahkan yang paling berat bisa diberhentikan sebagai ASN (aparatur sipil negara). Tetapi, sanksi yang diberikan itu tergantung seberapa besar pelanggaran yang dilakukan para pegawai dan yang berhak memberikan sanksi adalah BKD, kalau kita hanya sebatas menyampaikan laporan saja,” katanya.
Dihubungi melalui sambungan telepon, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat menyayangkan banyaknya pegawai Pemkab yang bolos saat jam kerja. Dia menyarankan agar Pemkab Pandeglang memberikan sanksi berat kepada para pegawai yang terbukti sengaja bolos saat jam kerja tersebut agar bisa dijadikan contoh dan pelajaran bagi pegawai lainnya. “Sangat disayangkan sekali dengan tindakan para pegawai kita yang nongkrong di pasar pada saat jam kerja. Mereka (para pegawai-red) dibayar oleh masyarakat untuk bekerja, bukan untuk leha-leha seperti itu. Kepala daerah harus mengambil sikap tegas dan memberikan sanksi tegas kepada mereka agar tidak diulangi lagi, sekaligus memberikan contoh kepada para pegawai lain agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama,” katanya. (Adib F/RBG)
