SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menggelar rapat evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu Serentak 2019. Evaluasi dilakukan untuk menerima kritik dan saran dari peserta Pemilu 2019, Bawaslu, media, serta instansi terkait lainnya.
Mayoritas peserta Pemilu 2019 meminta KPU untuk memperbaiki aturan kampanye sehingga pemilu mendatang aturannya tidak lagi membingungkan peserta pemilu, baik soal pemasangan alat peraga kampanye (APK) maupun iklan kampanye di media.
“Kami minta aturan soal iklan di media tidak dibatasi, terutama di media elektronik. Sehingga, peserta pemilu bisa maksimal melakukan kampanye,” kata Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Banten Alfauzi Salam, dalam rapat evaluasi kampanye Pemilu 2019 di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Selasa (23/7).
Pantauan Radar Banten, rapat evaluasi tersebut dihadiri perwakilan parpol tingkat Provinsi Banten calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Bawaslu Banten, TNI POLRI, Pemprov Banten, lembaga pemantau pemilu, Komisi Informasi Banten, Komisi Penyiaran Banten, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Provinsi Banten, pimpinan media cetak dan elektronik, serta perwakilan tim sukses capres-cawapres.
Menurut Ketua Divisi Sosialisasi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Banten Eka Satyalaksmana, rapat evaluasi kampanye dilakukan untuk meminta saran dan masukan dari peserta pemilu serta instansi terkait lainnya. Semua saran dan masukan itu, nantinya akan disampaikan ke KPU RI, saat rapat evaluasi Pemilu 2019 tingkat nasional yang akan digelar Agustus mendatang.
“Evaluasi juga dilakukan agar ke depan aturan kampanye lebih baik lagi,” kata Eka saat memimpin rapat.
Ia menambahkan, semua saran dan kritikan dalam rapat evaluasi menjadi bahan perbaikan pelaksanaan pemilu selanjutnya. “Yang dievaluasi bukan hanya teknis kampanye, tapi juga persoalan alat peraga kampanye, iklan kampanye, hingga pelaksanaan kampanye,” ujar Eka.
Sementara itu, koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Banten Abdurrosyid Siddiq mengatakan, banyak hal yang menjadi catatan selama pelaksanaan kampanye 2019. “Ada beberapa kekurangan dari sisi regulasi, makanya evaluasi ini untuk melakukan perbaikan,” katanya.
Temuan Bawaslu, lanjut Siddiq, banyak pelanggaran selama masa kampanye, terutama pelanggaran soal pemasangan APK yang tidak sesuai SK KPU. “Bawaslu bekerja sama dengan Satpol PP telah bekerja keras untuk menegakkan aturan. Ke depan, sosialisasi soal aturan kampanye harus lebih ditingkatkan lagi,” katanya. (Deni S/RBG)
