SERANG – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan rekomendasi penerapan sistem satu arah (SSA) di Kota Serang. Rekomendasi itu tertuang dalam surat Nomor AJ.501/2/10/DJPD/2019. Rekomendasi itu keluar lantaran ada surat Walikota Serang Nomor 550/522/DISHUB/2019 tanggal 15 Mei perihal Permohonan Persetujuan SSA di Kota Serang.
Dalam surat tertanggal 5 Agustus itu, Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub menyampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bahwa pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dapat dilakukan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Perhubungan Darat.
Kepala Dishub Kota Serang Maman Luthfi mengaku, sudah menerima surat rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Daerah pada akhir pekan lalu. “Surat itu langsung diserahkan oleh Direktur Lalu Lintas Jalan,” ujar Maman, Senin (12/8).
Maman menerangkan, berdasarkan penelaahan kajian lalu lintas kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penerapan SSA di Kota Serang, salah satu ruas jalan yang akan diterapkan SSA, yakni Jalan Abdul Hadi yang berstatus jalan nasional. Namun, Dirjen memberikan sembilan catatan dalam surat tersebut. Pertama, untuk ruas jalan selain jalan nasional akan ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kota sesuai kewenangannya.
Maman menambahkan, Dirjen juga meminta pihaknya untuk berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Provinsi Banten dan kepolisian setempat dalam menjalankan kebijakan tersebut. “Kami juga diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penerapan SSA di Kota Serang kepada Dirjen,” ujarnya.
Maman mengatakan, apabila nanti terjadi gangguan lalu lintas pada SSA berupa kemacetan, kecelakaan, dan lain-lain, maka kebijakan itu dapat dievaluasi Dirjen. Selain itu, apabila ruas Jalan Abdul Hadi terjadi perubahan status jalan menjadi bukan jalan nasional, maka kebijakan itu dinyatakan tidak berlaku lagi dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kota sesuai dengan kewenangannya.
Dari lima ruas jalan yang akan dilalui SSA, tiga di antaranya berstatus jalan provinsi. “Berproses rekomendasi dari Pemprov,” terang Maman. (nna/alt/ira)
