LEBAK – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 direncanakan berimbang sebesar Rp2,25 triliun. Namun, RAPBD 2020 mengalami defisit sekitar Rp150 miliar.
Berdasarkan data yang disampaikan Bupati Iti Octavia Jayabaya, pendapatan daerah direncanakan Rp2,25 triliun, belanja daerah Rp2,3 triliun, dan pembiayaan daerah Rp21,4 miliar. Rencana pendapatan daerah ini mengalami penurunan dibandingkan APBD 2019 sebesar Rp393,72 miliar. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan Rp347,85 miliar.
Dengan rincian dari pajak daerah Rp86,28 miliar, retribusi daerah Rp20,64 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4,81 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp236,11 miliar.
Sementara itu, Dana Perimbangan direncanakan Rp1,24 triliun yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp71,76 miliar, dan dana alokasi umum Rp1,17 triliun. Sementara untuk dana alokasi khusus (DAK) belum dianggarkan, karena masih menunggu rincian dana transfer keuangan daerah dan Dana Desa (DD) 2020.
Sekda Pemkab Lebak Dede Jaelani menyatakan, RAPBD 2020 berimbang di angka Rp2,25 triliun. Namun, angka tersebut masih belum termasuk DAK dan DAU. Menurut Dede, pada saat pembahasan, tim anggaran Pemerintah Daerah akan menyampaikan kepada tim anggaran legislatif bahwa terjadi defisit yang cukup besar.
“Defisit dari penyesuaian DAU dan DAK, karena tahun lalu DAK untuk fisik dan non fisik berimbang, sedangkan sekarang DAK fisik cukup minim,” kata Dede Jaelani usai rapat paripurna Penyampaian Nota RAPBD 2020 di gedung DPRD Lebak, Senin (4/11).
Dede menyebutkan, defisit anggaran di RAPBD 2020 juga diakibatkan kebijakan Pemerintah Pusat yang menaikan iuran BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut membuat defisit anggaran makin melebar, karena untuk BPJS Kesehatan sendiri mengalami defisit kurang lebih Rp56 miliar. Dengan rincian Rp25 miliar untuk menanggulangi peserta BPJS PBI, sedangkan Rp31 miliar untuk peserta BPJS ASN.
“Total defisit anggaran di Lebak kurang lebih Rp150 miliar. Sehingga, kini kita harus memutar otak, karena sejak tujuh tahun lalu baru tahun ini APBD Lebak mengalami defisit yang cukup besar,” katanya.
Akibat hal itu, lanjut Dede, Pemkab Lebak terpaksa harus melakukan efisiensi anggaran. Seperti dengan memangkas biaya operasional, menghilangkan anggaran perjalanan dinas di organisasi perangkat daerah, mengurangi volume kegiatan, dan bahkan akan menunda kegiatan yang telah tercantum dalam KUA PPAS. “Untuk anggaran BPJS tidak bisa kita kurangi, karena sudah kewajiban pemerintah untuk menjamin biaya kesehatan masyarakat kurang mampu,” paparnya.
Dede berharap Pemprov Banten dapat membantu kesulitan yang dialami Pemkab Lebak. Misalnya dengan meningkatkan anggaran bantuan keuangan provinsi kepada Lebak.
“Harapan kita tentu saja bankeu dari Provinsi Banten ditingkatkan. Tujuannya, supaya program pembangunan dapat berjalan,” ungkapnya.
Ketua DPRD Lebak Dindin Nurohmat mengatakan, defisit anggaran yang dialami Pemkab Lebak menjadi perhatian rekan-rekan di DPRD Lebak. Kata dia, lembaga siap bersinergi dengan Pemkab untuk meminta bankeu provinsi diperbesar, supaya defisit anggaran tertutupi.
“DPRD Lebak berencana akan beraudiensi dengan pimpinan DPRD Banten. Kita ingin, DPRD Banten membantu Pemkab Lebak dalam mengatasi persoalan defisit anggaran,” katanya. (tur/zis)
