SERANG – DPRD Kota Serang mengusulkan agar Pemkot Serang mengalihkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkot Serang dan penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya dari bjb ke Bank Banten.
Pengalihan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat keberadaan Bank Banten sebagai bank pembangunan di Banten. “Saya berharap Bank Banten itu bisa sehat, dengan menyehatkan itu Bank Banten harus di-support,” kata Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi kepada awak media, Senin (4/11).
Kata Budi, Bank Banten harus ada suntikan. Salah satunya melalui dukungan pemerintah daerah. Hanya saja, Bank Banten harus berdiri sendiri atau tidak lagi di bawah PT Banten Global Development (BGD). “Kota Serang berharap lepas dari BGD,” katanya.
Meski belum sehat total, Budi menilai, Banten Banten secara berangsur-angsur mulai ada perbaikan. “Dari Rp3,6 triliun devisitnya utang sudah tinggal Rp1,7 triliun, sudah bagus kan itu. Tinggal dibantu lagi. Contoh PNS (ASN-red) Kota Serang kreditnya pindah ke Bank Banten, itu akan membantu keuntungannya, ngapain pakai bjb,” katanya.
Selain itu, penggajian ASN juga bisa dialihkan melalui Bank Banten. “Termasuk penggajian, dari Bank Jabar (bjb) ke Bank Banten, kreditnya pindah ke Bank Banten agar yang mendapat untungnya Bank Banten, bukan BJB,” cetus Ketua DPD Gerindra Kota Serang itu.
Menurutnya, Bank Banten menjadi salah satu kebanggaan Provinsi Banten. Untuk itu butuh dukungan Pemda agar keuntungannya kembali ke masyarakat Banten. “Dari Dewan Kota Serang mendorong cepat segera pemindahan dari bjb ke Bank Banten. Kalau untuk memindahkan uang Kota Serang belum saatnya, sementara kreditnya saja dulu yang menguntungkan ASN-nya,” ujar Budi.
Ditemui terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengatakan, Pemkot Serang masih menggunakan bjb untuk Rekening Kas Umum Daerah. “Masih di bjb, pemkot sendiri belum ada kajian apa-apa untuk kajian,” katanya.
Menurutnya, untuk pemindahan dari RKUD dari satu bank ke bank lain ada syarat yang perlu dipenuhi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. “Rencana pemindahan ke Bank Banten itu ada syaratnya. Kalau yang dimaksud gaji itu, rekening yang mana? Itu harus saya diskusikan, karena ada ranah pemerintah daerah dan ada ranah private di situ,” katanya.
Menurutnya untuk gaji ASN masuk wilayah privat ASN yang tidak bisa dipaksaksaan harus menggunakan salah satu bank. Sedangkan untuk RKUD, harus ada persyaratan yang harus dipenuhi karena menyangkut rekening pengeluaran dan penerimaan. “Itu harus didiskusikan dahulu,” ujarnya.
Hanya saja, Wachyu mengatakan, Pemkot Serang dan Bank Banten sudah ada kerja sama. Salah satunya untuk penerimaan pembayaran pajak. “Dan itu pun begitu masuk harus ditransferkan lagi ke RKUD kita yang masih ada di bjb,” katanya. (ken/air/ags)
