SERANG – Pemprov Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menagih pajak. Apalagi, berdasarkan data Bapenda, dari 1,8 juta kendaraan yang belum daftar ulang tahunan atau membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), di antaranya adalah empat mobil mewah.
Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari mengungkapkan, satu kendaraan mewah, nilai PKB-nya mencapai Rp100 juta per tahun. “Kami berharap adanya dukungan dari KPK,” ujar Opar, saat rapat koordinasi intensifikasi pajak daerah penagihan PKB Tahunan antara Tim Pembina Samsat Provinsi Banten dan Tim Korsupgah KPK RI di aula kantor Bapenda Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (21/11).
Opar juga mengaku perlu menggandeng KPK, lantaran beberapa waktu lalu pihaknya pernah mendapat somasi dari wajib pajak yang ditagih melalui kegiatan door to door. Padahal yang bersangkutan memang belum membayar pajak, tapi karena terganggu saat Bapenda melakukan door to door, maka ia pun melakukan somasi.
Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, azas-azas akuntabel yang dilakukan KPK membuat Pemprov melakukan komunikasi untuk berbagai kegiatan. Selain penagihan pajak ini, Pemprov juga pernah menggandeng KPK pada kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK negeri tahun ajaran 2019/2020, menggiatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pengelolaan aset. (Rostina)
