SERANG – Rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Banten, masa persidangan kesatu tahun sidang 2019-2020 diwarnai interupsi sejumlah anggota DPRD Banten.
Hujan interupsi terjadi sebelum penandatanganan berita acara rapat paripurna. Pantauan Radar Banten, rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses dirangkaikan dengan penyampaian nota pengantar gubernur mengenai raperda usul gubernur tentang penyertaan modal daerah ke dalam PT Agrobisnis Banten Mandiri yang dihadiri Sekda Banten Al Muktabar.
RelatedPosts
Rapat paripurna DPRD Banten yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Barhum, awalnya berjalan lancar dan kondusif. Penyampaian hasil reses 85 anggota DPRD Banten, hanya dibacakan oleh tiga anggota dewan, mewakili tiga zona. Pertama, zona I (Dapil Kabupaten Lebak dan Pandeglang), zona II (Dapil Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon), dan zona III (dapil Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangsel).
Usai ketiga juru bicara menyampaikan hasil resesnya, empat anggota DPRD Banten melakukan intrupsi. Mereka memprotes penyampaian hasil reses tidak disampaikan per daerah pemilihan (dapil).
Anggota Fraksi Demokrat Yoyon Sujana dalam interupsinya mengatakan, anggota DPRD Banten berasal dari 10 dapil, sehingga hasil resesnya harus ditindaklanjuti Pemprov Banten sesuai dapil. “Harusnya penyampaian hasil reses seperti periode 2014-2019 yaitu per daerah pemilihan. Tidak bisa hasil reses dapil Kabupaten Lebak dan dapil Kabupaten Pandeglang disatukan, sebab aspirasi masyarakatnya juga berbeda,” tegasnya.
Yoyon meminta pimpinan DPRD Banten untuk meninjau ulang tata tertib DPRD Banten yang tengah direvisi. “Kami minta ke depan tidak boleh terulang penyampaian hasil reses per zona. Harus per dapil agar pemprov benar-benar menindaklanjutinya,” tegasnya.
Interupsi selanjutnya disampaikan anggota Fraksi PDIP, Yeremia Mendrofa juga menyayangkan hasil reses 85 anggota DPRD Banten hanya disampaikan per zona. “Ini pertanggungjawan kita kepada masyarakat yang kita wakili. Jadi harus per dapil penyampaian aspirasi masyarakatnya,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemprov Banten agar menindaklanjuti hasil reses Dewan per dapil. “Kita ingin keluhan masyarakat ditindaklanjuti oleh pemprov,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan anggota fraksi PPP Iskandar dan anggota fraksi PKB Umar. Keduanya menyayangkan hasil reses tidak dilaporkan per dapil.
“Akibatnya laporan hasil reses hanya mewakili sebagian aspirasi masyarakat, sementara aspirasi masyarakat lainnya tidak tersampaikan,” tegas Umar.
Menanggapi intrupsi dari sejumlah anggota, Wakil Ketua DPRD Banten Barhum mengaku akan segera membahasanya di rapat pimpinan usai paripurna. “Nanti kita bahas di rapat pimpinan. Yang jelas hasil reses semua anggota DPRD Banten disampaikan ke pemprov untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Usai paripurna, Sekda Banten Al Muktabar tidak mempersoalkan teknis penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Banten. Menurutnya, semua hasil reses akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
“Pasti akan kita tindak lanjuti, namun akan kita kaji dulu mana kewenangan provinsi mana kewenangan kabupaten/kota,” ungkapnya. (Deni S)
