SERANG – Pemerintah pusat dalam waktu dekat segera mencairkan dana desa tahun anggaran 2020. Provinsi Banten mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk 1.238 desa. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat di Plaza Aspirasi KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (18/2).
Rapat kerja yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Pemprov Banten dihadiri camat dan kepala desa dari empat kabupaten di Banten.
Dalam sambutannya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan, Pemprov Banten telah tunjukkan cara pengelolaan dana APBN dan APBD dengan raihan WTP (opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiga tahun berturut-turut. “Anggaran yang dititipkan dari pemerintah pusat melalui dana desa harus dikelola dengan baik. Secara administrasi akan diawasi penggunaannya,” kata Wahidin.
Untuk pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020, setiap desa akan mendapatkan dana dari pusat dan provinsi. “Para kepala desa harus berhati-hati dalam pengelolaan serta penggunaan dana desa. Hasil investigasi dari Pemprov Banten bersama Polda Banten tahun anggaran 2019, masih ada yang harus diluruskan dan dilakukan pembinaan lagi dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Gubernur yang akrab disapa WH ini melanjutkan, bila kepala desa tidak berhati-hati, akan berdampak kepada sanksi hukum yang sangat berat bagi siapa saja kepala desa yang menyalahgunakan wewenang dalam penggunaannya. “Pemprov Banten berkewajiban memastikan semua itu berjalan dengan baik,” tegasnya.
Terkait dana desa dari APBD Banten, kata WH, setiap desa akan mendapatkan anggaran Rp 50 juta per tahun. “Tahun 2019 Dana Desa dari pemprov sebesar Rp50 juta. Pada tahun 2020 kembali digulirkan dengan besaran yang sama Rp50 juta per desa,” tegasnya.
Mendagri Tito Karnavian diwakili Deputi 2 Kemendagri Boytenjuri mengapresiasi Pemprov Banten yang telah memfasilitasi rapat kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020. “Rapat kerja ini dilakukan di 34 provinsi, diharapkan kepala desa menyiapkan programnya sebelum anggaran dana desa dicairkan,” katanya.
Boytenjuri melanjutkan, anggaran dana desa tahun anggaran 2020 lebih dari Rp72 triliun untuk 34 provinsi. “Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lainnya telah diminta untuk segera mencairkan dana desa tahun anggaran 2020. Insya Allah bulan depan sudah cair, atau paling lambat pencairan dikakukan Mei-Juni,” tegasnya.
Berdasarkan data Kemendagri, total Alokasi Dana Desa (DD) pada tahun 2020 untuk Provinsi Banten mencapai Rp1.122.813.298.000 untuk 1.238 desa. Pada tahun 2019 Rp 1.092.073.316.000, tahun 2018 Rp 939.942.278.000, tahun 2017 Rp1.009.506.961.000, dan 2016 Rp791.288.742.000. (Deni S)
