SERANG – Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi, tapi juga pada layanan publik terutama layanan administrasi kependudukan.
Agar hak masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak terganggu, Ombudsman Perwakilan Banten mendorong badan publik untuk melakukan inovasi layanan sesuai protokol kesehatan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Dedy Irsan mengungkapkan, layanan publik tidak boleh berhenti meskipun pandemi Covid-19. Menurutnya, badan publik bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan publik. “Memang kebijakan pemerintah menerapkan ASN kerja dari rumah. Namun itu bukan berarti layanan publik diliburkan,” kata Dedy akhir pekan lalu.
Saat ini, lanjut Dedy, yang menjadi fokus pengawasan Ombudsman selaku lembaga negara pengawas layanan publik terkait layanan administrasi kependudukan, masyarakat harus tetap mendapatkan haknya dalam mengurus dokumen kependudukan. “Memang sampai saat ini belum ada pengaduan resmi yang masuk ke Ombudsman terkait layanan publik di masa pandemi namun, bukan berarti kami tidak melakukan pengawasan,” tegasnya.
Ia mengimbau agar masyarakat mengadukan ke Ombudsman bila mendapatkan diskriminasi atau dugaan praktek maladministrasi dalam pelayanan publik, baik pelayanan online maupun layanan langsung.
“Jangan ngadu di medsos, lebih laporkan ke kami melalui layanan pengaduan online agar bisa ditindaklanjuti. Ombudsman Banten telah membuka posko pengaduan terkait layanan publik termasuk layanan administrasi kependudukan,” tuturnya.
Terkait layanan administrasi kependudukan selama pandemi, Dedy mengaku sudah melakukan dialog dengan instansi terkait di delapan kabupaten kota. “Yang terbaru kami melakukan dialog dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten kota melalui teleconference,” pungkasnya.
Saat dialog online dengan Ombudsman, Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Rina Hernaningsih mengatakan, layanan administrasi kepemdudukan selama pandemi dilakukan Pemkot Tangerang melalui online, dengan memanfaatkan tiga website yaitu aplikasi Tangerang Live, website kependudukan, dan website Sobat Dukcapil.
“Untuk ketiga website tersebut sudah saling terhubung, sehingga tidak akan menyebabkan data yang dupilikat,” katanya.
Rina juga memastikan layanan publik tetap berjalan seperti sebelum pandemi, hanya saja dengan sistem online. “Warga Kota Tangerang tetap bisa mengurus dokumen kependudukan,” ungkapnya.
Senada, Kepala Disdukcapil Kabupaten Tangerang Syafrudin. Ia menuturkan, Pemkab Tangerang juga memanfaatkan sejumlah program pelayanan online. “Kami punya layanan BL 3 in 1, Peking Terbang, Ajak Poimah, Lantaran Rindu dan Perjaka Wibawa. Jadi pelayanan tetap dilakukan sesuai aturan,” ujarnya.
Sedangkan di Kabupaten Lebak dan Kota Serang, pelayanan administrasi kependudukan juga menggunakan sejumlah aplikasi, dan pengajuan permohonan pelayanan via whatsApp. “Warga Lebak juga tetap mendapatkan pelayanan dengan sistem online, sebab semua pelayanan adminduk di masing-masing kecamatan telah terhubung dengan data Disdukcapil Kabuptaen Lebak,” tutur Kepala Disdukcapil Lebak Ujang Bahrudin.
PEREKAMAN DITUNDA
Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan, layanan adminduk harus tetap dilaksanakan hanya saja melalui online hingga pandemi di Indonesia berakhir. “Kita berlakukan (layanan online) sampai pandemi corona berakhir,” ujar Zudan dalam rilis resmi Kemendagri yang diterima Radar Banten.
Zudan melanjutkan, layanan online berlaku bagi daerah yang sedang menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan Surat Nomor 443.1/2978/ Dukcapil per 16 Maret 2020. “Kebijakan ini diambil lantaran wabah virus corona yang terjadi di Indonesia saat ini mengharuskan orang untuk membatasi interaksi fisik,” tegasnya.
Selain itu, berdasarkan surat tersebut, para kepala dinas diminta untuk membuat pengumuman agar masyarakat bisa menunda kepengurusan dokumen kependudukan. Namun, bagi warga yang benar-benar membutuhkan dokumen kependudukan untuk beberapa hal, pelayanan online tersebut bisa dimanfaatkan. “Bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan dokumen kependudukan seperti untuk pengurusan BPJS, rumah sakit, pendaftaran masuk TNI-Polri bisa dilakukan melalui aplikasi pelayanan online atau via WhatsApp dan SMS agar tidak terjadi penumpukan antrean,” bebernya.
Terkait pelayanan perekaman KTP elektronik ditunda terlebih dahulu mengingat dalam pelaksanaannya membutuhkan kontak fisik. Namun, perekaman bisa tetap dilaksanakan apabila sifatnya gawat darurat dan dilakukan dengan penanganan khusus.
Petugas dan pemohon harus menjalankan serangkaian proses untuk mencegah kemungkinan tertularnya Covid-19. “Apabila dilaksanakan perekaman, maka perlu ditangani secara khusus di antaranya pengecekan suhu tubuh bagi petugas dan pemohon, alat yang digunakan harus didesinfektan, petugas menggunakan sarung tangan dan masker, tangan pemohon harus dicuci dengan sabun/menggunakan hand sanitizer,” pungkas Zudan. (den/alt)
