RANGKASBITUNG – Bupati Iti Octavia Jayabaya meminta Pemerintah Kecamatan untuk terus meningkatkan kinerja layanan publik, serta mengembangkan strategi tata kelola pemerintahan berkolaboratif dengan berbagai pihak pada berbagai bidang, guna mengurangi tingkat kesenjangan.
Upaya tersebut, penting dilakukan guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
RelatedPosts
“Dalam upaya keberlanjutan percepatan pembangunann di tengah Covid-19 seperti saat ini, kecamatan sebagai salah satu garda terdepan pelayanan kepada masyarakat harus terus meningkatkan kinerja layanan publiknya. Sehingga, keberadaan masyarakat benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Bupati Iti Octavia Jayabaya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Tingkat Kecamatan secara virtual di Data Center Lebak, Senin (1/2).
Menurut Iti, musrenbang yang dimulai dari tingkat desa dan saat ini tengah berlangsung di tingkat kecamatan merupakan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang harus dilaksanakan, sebagai bagian dari proses partisipatif dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Pembangunan daerah yang kita laksanakan saat ini, pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling melengkapi, dengan pembangunan yang yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sinergitas pembangunan mutlak dilakukan agar hasil pembangunan dapat lebih maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Iti.
Dia menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah tidak diberikan kewenangan melaksanakan pembangunan jalan poros desa.
“Untuk itu mulai tahun ini dan ke depan pelaksanaannya lebih ditekankan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa,” kata ketua DPD Demokrat Banten ini.
Namun, kata Iti, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat jalan poros desa yang bersifat strategis mendukung target kinerja Pemerintah Kabupaten, maka akan tetap dilakukan intervensi pendanaan melalui belanja transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
“Tapi, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lebak Virgojanti menjelaskan, tujuan dilaksanakannya Musrenbang, di antaranya, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat berupa buttom up planning atau rencana pembangunan dari bawah.
“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan sebuah perencanaan yang baik apalagi untuk tahun ini telah diterapkan sebuah aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel,” kata Virgo. (nce/zis)
