RANGKASBITUNG – Saikam, Kepala Desa (Kades) Sukanagara, Kecamatan Muncang, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak sejak 7 Desember lalu, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2015.
Akan tetapi, meski Saikam sedang menjalani masa penahanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak belum memberhentikan yang bersangkutan sebagai orang nomor satu di Desa Sukanagara, dengan alasan masih menunggu ketetapan hukum yang mengikat atau inkrah dari Pengadilan.
“Ya, kita menunggu inkrah dari pengadilan. Perkaranya, saat SA (Saikam-red) belum menjabat Kepala Desa. Bila terbukti bersalah SA diberhentikan. Tapi, bila dinyatakan tak bersalah, maka hak-haknya pulih kembali seperti semula,” kata Kepala DPMD Kabupaten Lebak Babay Imroni, kemarin.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan karena masih ada Sekretaris desa (Sekdes). “Untuk tugas sehari-hari Kades sementara ini dijalankan oleh Sekdes. Hal itu agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Tapi, untuk penandatanganan berkas yang perlu ditandatangan oleh Kades tetap harus dilakukan oleh Kades dan dapat mendatangi Kades ke Lapas (rutan-red),” kata Babay.
Dia menegaskan, meskipun Saikam saat ini ditahan, tetapi tidak secara otomatis orang nomor satu di desa itu dipecat dari jabatannya. Sebab, statusnya baru terdakwa. “Baru setelah ada ketetapan hukum yang mengikat atau inkrah diberhentikan,” tandas Babay.
Babay berharap, kasus tersebut menjadi pelajaran bagi kades lain, agar tidak sesekali melakukan kesalahan, apalagi melakukan korupsi. “Saya berharap ke depan tidak ada lagi kades yang berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena itu, harus bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.
Terpisah, Camat Muncang Sukmajaya memastikan, pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sukanagara pasca penahan Saikam oleh Kejari Lebak tidak tergangggu. Sebab, pelayanan masih dapat dilaksanakan oleh Sekdes.
“Ya, pelayanan terhadap masyarakat tetap berlangsung walaupun SA ditahan. Karena masih ada sekdes. Kalau ada yang perlu ditandatangan oleh kades paling di bawa ke Lapas,” katanya.
Sukmajaya memastikan, perkara yang menjerat Saikam saat ini, tidak ada sangkutan dengan desa. Sebab, perkara tersebut terjadi saat Saikam belum menjabat sebagai kades.
“Bukan saat menjabat sebagai kades. Tapi, saat itu yang bersangkutan sebagai masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Lebak Bayu Wibianto mengatakan, saat ini perkara yang menjerat Kades Sukanagara, Kecamatan Muncang Saikam sudah memasuki persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang bersama empat orang terdakwa lainnya dalam kasus RTLH.
“Ya, saat ini sudah mulai disidangkankan di PN Tipikor,” kata Bayu. (nce/zis)











