JAKARTA – Sebagai mitra pemerintah yang turut melakukan penjualan Surat Berharga Negara (SBN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sukses mencatatkan penjualan SBN ORI Seri 021 mencapai Rp3 triliun. Pembelian ORI tersebut tercatat mencapai target dengan total sebanyak 4.000 investor.
Seperti diketahui, ORI 021 merupakan instrumen investasi yang memiliki kupon tetap (fixed rate) dengan tenor tiga tahun dan tanggal jatuh tempo 15 Februari 2025. Instrumen tersebut diterbitkan oleh pemerintah pada awal 2022.
RelatedPosts
Terkait keberhasilan ini, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan animo dari para investor sangat besar terhadap penawaran ORI021. “Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar dalam penjualan SBN. Mereka memahami bahwa SBN cocok dijadikan salah satu pilihan alokasi portofolio nasabah, dengan profil risiko konservatif, moderat, hingga agresif” ujar Handayani.
Peran BRI sebagai mitra pemerintah dalam memasarkan produk SBN, lanjutnya, tak terlepas dari komitmen perseroan untuk turut mendukung proses pemulihan ekonomi. Selain itu BRI juga berupaya terus membangun pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang diusung Presidensi G20 terkait peningkatan financial inclusion.
Ke depan, BRI juga terus berkomitmen menyediakan alternatif investasi yang sangat menarik dan aman bagi masyarakat. Handayani menambahkan, perseroan selalu berupaya membangun dan menciptakan economic dan social value bagi masyarakat Indonesia.
Untuk keamanan dan kenyamanan nasabah dalam berinvestasi, BRI pun bekerja sama dengan manager investasi, asuradur maupun sekuritas yang terpercaya. BRI ingin menjadi pilihan utama nasabah dalam mempercayakan seluruh transaksi perbankan. Peran ini sebagai finansial supermarket dalam menjawab beragam kebutuhan investasi dan proteksi nasabah.
Seluruh layanan keuangan senantiasa mendukung aspek integrated and one stop financial solution untuk mendukung kebutuhan nasabah individu maupun bisnis, melalui berbagai instrumen, seperti Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Reksadana, Sekuritas, Bancassurance maupun Pengelolaan Dana Pensiun. (*)
