KOTA TANERANG, RADARBANTEN.CO.OD-Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim ikut bereaksi atas ramainya pembemberitaan mengenai kisruhnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA dan SMK Negeri saat ini.
WH menuduh banyak kelompok-kelompok di pemerintahan menjadi calo PPDB. Ia juga menduga oknum anggota DPRD Provinsi Banten ada di belakang masalah ini, yang juga ikut mempengaruhi pelaksanaan PPDB di SMA dan SMK Negeri.
RelatedPosts
Menurut WH, ulah oknum anggota DPRD Provinsi Banten menitipkan sejumlah nama telah merampas hak anak-anak yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama bersekolah di SMA dan SMK Negeri.
“Diduga PPDB saat ini dimonopoli oleh para pihak atau kelompok yang berkepentingan. Diduga wakil-wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten ikut mempengaruhi PPDB, sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama,” ujar WH dalam video yang dibagikan kepada RADARBANTEN.CO.ID, Jumat, 14 Juli 2023.
WH mengaku sangat prihatin dengan banyaknya persoalan PPDB SMA dan SMK Negeri saat ini. Padahal saat dirinya masih menjabat Gubernur Banten, telah meletakan kebijakan membangun dan mengembangkan sekolah-sekolah negeri di Provinsi Banten melalui program membangun dua SMA dan SMK Negeri di tiap kecamatan.
Sayangnya, upaya pemerataan layanan pendidikan yang ia upayakan itu kini direcoki oleh oknum anggota DPRD dan kelompok-kelompok yang mencari keuntungan pada pelaksanaan PPDB saat ini.
“Program saya membangun dan mengembangkan sekolah-sekolah negeri itu sebetulnya untuk memberikan fasilitas dan aset bagi warga sekitar, yang semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, makanya saya bangun dua SMA dan SMK Negeri di tiap Kecamatan. Tapi ternyata anak-anak yang berada di sekitar sekolah negeri itu tidak mendapatkan bagian, karena haknya diserobot oleh elompok-kelompok yang duduk di pemerintahan, termasuk diduga anggota-anggota DPRD Provinsi Banten,” ungkap WH.
Menurut WH, banyaknya oknum anggota DPRD Provinsi Banten yang menitipkan sejumlah nama untuk masuk di sekolah negeri diduga ada kaitannya dengan pencalonan mereka di Pemilu 2024.
WH menegaskan pihak sekolah Negeri baik Kepala Sekolahnya dan gurunya saat ini telah menerima tunjangan lebih agar menjalankan proses PPDB sesuai aturan, nanun kenyataannya mereka ikut menjadi bagian dari percaloan PPDB.
“Saya sangat menyesalkan, Kepala sekolah sudah saya berikan tunjangan , guru-guru honorer yang tadinya hanya dapat Rp 200 ribu-Rp 300 ribu sampai mendapatkan Rp 4 juta,” tandasnya.
Reporter: Syaiful Adha
Editor: Aditya
