CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota Cilegon sudah menetapkan fokus utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025. Dua sektor yang mendapatkan porsi terbesar adalah belanja pegawai dan pendidikan. Yang menarik perhatian adalah besarnya alokasi untuk belanja pegawai, yang nilainya hampir dua kali lipat dari anggaran pendidikan.
Plt Kepala Bappeda Litbang Kota Cilegon, Syafrudin, menjelaskan bahwa belanja pegawai masih menjadi pos terbesar dalam struktur APBD, seperti halnya di banyak daerah lainnya.
RelatedPosts
“Kalau belanja pegawai memang masih mendominasi, hampir semua daerah juga menghadapi situasi yang sama karena ini belanja mandatori. Di kita, sekitar 43 persen dari total APBD, nilainya mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun,” kata Syafrudin usai Musrenbang di Aula Setda Kota Cilegon, Kamis (24/4).
Menurutnya, anggaran tersebut sudah mencakup berbagai komponen rutin pegawai, seperti gaji berkala, tambahan penghasilan, serta rencana pengangkatan tenaga kontrak menjadi PPPK, sesuai kebijakan nasional.
“Karena ada rencana pengangkatan tenaga kontrak jadi P3K dan kenaikan gaji, semuanya harus kita siapkan. Ini juga sudah dikomunikasikan ke kementerian,” ujarnya.
Di sisi lain, sektor pendidikan mendapatkan alokasi sekitar Rp500 miliar, atau 24 persen dari total proyeksi APBD 2025 yang diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun.
“Alokasi pendidikan minimal 20 persen, dan kita sudah melampaui itu. Fokusnya tentu untuk peningkatan kualitas sarana dan pelayanan pendidikan,” ucap Syafrudin.
Syafrudin juga menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2025 telah melalui berbagai tahapan. Mulai dari konsultasi publik pada Desember 2024, Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan pada Januari 2025, hingga diskusi kelompok bersama OPD agar usulan masyarakat bisa diselaraskan dengan program prioritas daerah.
“Penekanannya tetap pada visi-misi kepala daerah, terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, serta penanggulangan banjir. Itu menjadi perhatian serius Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ungkapnya.
Saat ini, dokumen perencanaan APBD 2025 masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat dan akan segera diajukan ke Pemerintah Provinsi Banten sebelum dibahas bersama DPRD.
Editor : Merwanda
