PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kerusakan jembatan yang terancam ambruk masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Keberadaan jembatan dianggap vital bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Plt Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Pandeglang, Andrian Wisudawan, menyebut dampak kerusakan jembatan paling dirasakan pada mobilisasi kendaraan, khususnya angkutan berat.
“Yang paling terasa itu mobilisasi kendaraan. Jembatan yang seharusnya bisa dilintasi truk besar, karena kondisinya rawan, akhirnya muatan harus diturunkan karena berbahaya,” kata Andrian Wisudawan, Sabtu, 31 Januari 2026.
Ia mencontohkan kondisi jembatan di Pasir Nangka yang mengalami kerusakan parah pada akhir tahun lalu akibat beban tonase kendaraan melebihi kapasitas.
“Harusnya masih bisa bertahan sampai penanganan jembatan komposit, tapi karena dipaksakan, akhirnya patah dan harus ditangani dengan jembatan sementara,” ujarnya.
Andrian menegaskan, kerusakan jembatan memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding kerusakan jalan. Saat jembatan putus, akses masyarakat terhenti total.
“Kalau jalan berlubang masih bisa dilewati, tapi kalau jembatan putus satu meter saja, jalan sepanjang berkilo-kilometer jadi tidak ada artinya,” jelasnya.
Ia menjelaskan, penanganan jembatan rusak berat dengan bentang sekitar 10 meter dan kedalaman lebih dari 5 meter membutuhkan anggaran hingga Rp 1 miliar per jembatan.
“Kalau satu jembatan saja Rp 1 miliar, sementara ada 33 jembatan yang rusak dan masuk skala prioritas, total kebutuhan anggarannya sekitar Rp 28 miliar,” jelas Andrian.
Namun, keterbatasan anggaran membuat Pemkab Pandeglang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan perbaikan jembatan tersebut.
“Untuk tahun 2026 ini, kami hanya mendapat anggaran pemeliharaan rutin sebesar Rp 400 juta,” ungkapnya.
Ia menambahkan, biaya perbaikan jembatan sangat besar jika dibandingkan dengan perbaikan jalan.
“Perbandingannya, satu jembatan setara dengan pembangunan jalan sepanjang 100 meter,” pungkasnya.
Editor: Mastur Huda
