PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kantor Pertanahan atau Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pandeglang akan membuka Pos Komando (Posko) Pengaduan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2026. Posko ini juga menjadi tempat penyerahan sertifikat.
Pembukaan Pokso ini selain bertujuan untuk menampung keluhan dan kendala yang dihadapi masyarakat, juga sekaligus sebagai lokasi penyerahan sertifikat langsung kepada pemohon.
Pembukaan Posko PTSL oleh BPN ini tidak lain, bagian upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Serta menghindari adanya oknum atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyerahan sertifikat dengan mencari keuntungan pribadi dari program PTSL.
Sebab, banyak rumor beredar di luar kalau saat proses penyerahan sertifikat dari seharusnya gratis, namun oleh oknum tertentu dimintai uang.
Ketika sudah berupa uang, sekalipun bukan kebijakan BPN, tapi ulah oknum tertentu karena sertifikat merupakan prodak BPN maka nama BPN ikut keseret melakukan pungli.
“Posko ini untuk melayani pengaduan kaitan PTSL, sekaligus penyerahan sertifikat PTSL,” kata Kepala Pertanahan Pandeglang, Fahmi Abduh, kepada RADARBANTEN.CO.ID, Selasa, l9 Mei 2026.
Fahmi menerangkan, penyerahan sertifikat PTSL nanti tidak lagi dilakukan atau dikoordinir oleh panitia desa.
“Namun langsung kami lakukan penyerahan kepada penerima manfaat,” katanya.
Fahmi menegaskan, supaya kedepan tidak ada fitnah dan tidak ada konflik dengan desa, sebaiknya proses penyerahan sertifikat itu akan ditarik ke BPN. Hal itu untuk menghindari fitnah yang macam-macam terhadap BPN.
“Maka sebaiknya sertifikat ditarik ke kantor saja. Masyarakat nanti bisa ambil langsung ke BPN,” katanya.
Selain itu, Fahmi menyatakan, pihaknya secara bertahap akan menyelesaikan residu-residu atau menyelesaikan program PTSL tahun sebelumnya.
“Adapun untuk tahun 2026 ini, BPN terus
Ia mempercepat penyelesaian program PTSL sebanyak 8.450 bidang tanah. Yang tersebar di 30 desa dalam beberapa kecamatan yang ada di Pandeglang,” katanya.
Lebih lanjut Fahmi menerangkan, demi suksesnya program PTSL 2026, pihaknya membentuk 3 tim satgas yang terus turun ke lapangan untuk melihat langsung proses pengukuran dan berkoordinasi dengan kepala desa yang wilayahnya masuk dalam kuota penerima program PTSL.
“Saya sebagai kepala kantor juga selalu monitor teman teman yang di lapangan dan memastikan program itu berjalan lancar,” katanya.
Fahmi juga mengungkapkan, dalam menyukseskan program PTSL, pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, camat dan kepala desa yang wilayahnya masuk dalam lokasi PTSL. Termasuk anggota Satgas teknis dan yuridis untuk memastikan kelancaran program PTSL.
“Hampir setiap hari, saya bersama Satgas PTSL dan lainnya harus kerja lembur hingga malam hari di kantor. Guna menyelesaikan program PTSL agar tepat sasaran dan hasil pengukurannya tepat dan selesai tepat waktu sesuai target,” katanya yang baru menjabat Kepala BPN Pandeglang pada Februari 2026.
Editor: Agus Priwandono
