SERANG – Plt Gubernur Banten Rano Karno manargetkan RAPBD Banten 2015 sebesar Rp7.020.499.000.000. Dari RAPBD itu sebesar Rp4.796.469.000.000 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi memandang bahwa “Si Doel” belum memaksimalkan tagetnya.
Pengamat Ekonomi Untirta Dahnil Anzar yang dihubungi radarbanten.com melalui telepon genggamnya mengatakan, tahun 2015 adalah momentum bagi Plt Gubernur Banten untuk melakukan perubahan terhadap politik anggaran Pemerintah Provinsi Banten, karena di tahun inilah untuk pertama kalinya, Rano Karno memimpin secara penuh proses penyusunan RAPBD tanpa keterlibatan Ratu Atut.
Dahnil menyarankan, untuk itu dibutuhkan perubahan komitmen politik anggaran. Besarnya Silpa pada tahun 2014 Rp771 miliar, harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan belanja langsung khususnya belanja infrastruktur. Pada tahun 2014 belanja infrastruktur kurang lebih Rp300 miliar dan banyak yang belum bisa direalisasikan karena permasalahan hukum maka harus dipercepat tahun 2015.
“Caranya dengan menambah besaran alokasi pembangunan infrastruktur dan mendorong percepat kinerja belanja infrastruktur tersebut, tentu dengan menjaga transparansi dan akuntabilitasnya,” jelas Dahnil yang mengaku sedang berada di Singapura.
Poin berikutnya, Dahnil mengatakan, ekspansi PAD dengan cara memperbaiki transparansi dan akuntabilitas di DPKAD penting dilakukan.
“Semua bisa tercapai dengan maksimal asal ada perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan di DPKAD, yang selama ini menjadi pusat rente kepemimpinan sebelum Rano Karno,” tambahnya. (De Sucitra)
