JAKARTA – Indikator Politik Indonesia menggelar survei untuk mengukur pandangan publik tentang rencana DPR merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berdasarkan survei yang didanai Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Indikator Politik Indonesia itu, KPK masih merupakan lembaga yang sangat dipercaya sehingga undang-undangnya tidak perlu diutak-atik.
Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo mengatakan, survei itu dilakukan terhadap 1.550 responden di seluruh Indonesia selama periode 18 hingga 29 Januari 2016. Hasilnya, 79,6 persen responden sangat percaya kepada KPK.
Menurutnya, dalam setahun terakhir ini tingkat kepercayaan warga kepada KPK pun tergolong stabil pada kisaran 80 hingga 81 persen. Bahkan lebih dari separuh responden menganggap revisi undang-undang hanya akan melemahkan KPK.
“Sekitar 22,5 persen warga mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK. Di antara warga yang mengikuti berita tersebut, sekitar 54,4 persen menilai revisi UU akan melemahkan KPK,” kata Hendro dalam pemaparan hasil survei di kantor Indikator Politik Indonesia Jakarta, Senin (8/2), dilansir JawaPos.com.
Namun, ada 34,1 persen responden menganggap revisi akan memperkuat KPK. Sedangkan sisanya tidak memberikan penilaian.
Hendro lantas menuturkan sikap responden atas rencana merevisi UU KPK untuk mengatur penyadapan. Berdasar survei, 83,9 persen tidak menyetujui apabila penyadapan dibatasi dengan izin pengadilan dan dewan pengawas. Sebab, hal itu cenderung melemahkan KPK.
Selain itu ada 60,5 persen responden yang mengetahui soal rencana revisi UU KPK untuk memangkas kewenangan lembaga antirasuah itu dalam hal penuntutan. Namun, mayoritas menginginkan KPK tetap memiliki kewenangan di bidang penuntutan. “Dan di antara yang mengetahui, mayoritas tidak setuju dengan usulan tersebut, yakni 86,7 persen,” pungkas Hendro.(JPG)
