JAKARTA – Kabar tentang perombakan Kabinet Kerja (reshuffle) semakin terdengar santer. Bahkan kini mulai beredar sejumlah versi tentang nama-nama yang bakal mendapat posisi di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo.
Lantas, siapakah menteri-menteri yang dianggap layak dicopot? Menurut pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar, ada beberapa menteri yang tak memenuhi harapan.
“Saya kira memang ada beberapa nama yang menurut saya sudah layak di-reshuffle,” ujarnya ketika dihubungi wartawan, Sabtu (2/3).
Lebih lanjut Idil menyebut satu per satu menteri yang layak diganti. Ia menyebut Yasonna Laoly yang kini memimpin kementerian hukum dan HAM berada di daftar teratas untuk dicopot.
Idil mengatakan, menteri asal PDIP itu ikut membuat gonjang-ganjing politik terkait konflik internal PPP dan Golkar yang tak kunjung usai. “Yasonna menurut saya paling layak untuk di-reshuffle,” katanya.
Selanjutnya ada nama Puan Maharani yang kini menjadi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (menko PMK). Menurut Idil, selama ini kinerja Puan memang kurang kinclong. ”Menteri Puan Maharani yang hingga sekarang belum ada kejelasan mengenai kinerja, “ paparnya.
Ada pula nama Ferry M Baldan, menteri agraria dan tata ruang wilayah yang menurut Idil berkinerja rendah. Idil menyebut menteri asal Partai NasDem itu miskin terobosan. “Menteri Ferry sejauh ini termasuk adem ayem kinerjanya,” tuturnya.
Selain itu Idil juga menyebut dua menteri lain yang layak diganti. Keduanya dari non-partai. Yakni Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Idil menyebut Sudirman agak kontraproduktif. “Juga sering berseberangan dengan menteri-menteri lain, dan pada kasus Freeport menurut saya dia (Sudirman, red) cukup layak untuk di-reshuffle,” paparnya.
Sedangkan Amran dianggap tak kunjung menunjukkan kinerjanya dalam hal produksi pangan guna mencapai swasembada. “Padahal pemerintahan ini sudah berjalan dua tahun tapi belum ada kinerja mentan dalam bidang pangan,” ujar Idil.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika Jokowi -sapaan Joko Widodo- memang hendak melalukan reshuffle maka sebaiknya segera memberi kepastian. “Kalau memang ada reshuffle paling lambat sampai bulan Juni harus ada kepastian,” tegas Idil.
Tapi jika memang tidak ada reshuffle, Jokowi harus segera memperbaiki internal Kabinet Kerja. “Kalau tidak ada reshuffle, mungkin Jokowi perlu memperbaiki lagi internal pemerintahannya,” pungkasnya.(JPG)
