Untuk mewujudkan terpenuhinya wajib belajar selama 12 tahun, Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan dana beasiswa untuk siswa SMA sederajat miskin berprestasi sebesar Rp11,9 miliar. Beasiswa ini sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di Provinsi Banten.
Gubernur Banten Rano Karno menyebutkan, anggaran untuk beasiswa miskin berprestasi tahun ini yang mencapai Rp11,9 miliar tersebut disiapkan bagi 11.997 siswa SMA sederajat dengan nilai per peserta didik Rp1 juta per tahun. “Jumlah ini untuk tingkat SMA sebesar Rp7,9 miliar dan SMK Rp4 miliar,” ujar Rano saat acara Sosialisasi Bantuan Peserta Didik Tidak Mampu Berprestasi SMA dan Rakor Penyusunan Berita Acara Serah Terima P3D Urusan Pendidikan Menengah, Praktik Kerja Wirausaha SMK, Akreditasi SMK Tahun 2016 di Marbella Hotel.
Menurut Gubernur, bantuan beasiswa miskin SMA dan SMK ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat tidak mampu agar terus mengakses pendidikan, sehingga mutu sumber daya manusia Provinsi Banten dapat terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global.
“Semoga bantuan beasiswa miskin ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mereka dari kalangan keluarga tidak mampu tetapi memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik. Tujuannya agar bisa menyelesaikan pendidikannya di satuan pendidikan SMK/SMA,” ucap Gubernur didampingi Kadindik Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi.
Gubernur melanjutkan, saat ini pembangunan di bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi lantaran daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya di bidang pendidikan. “Kami (Pemprov-red) mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat yang kurang mampu. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah di saat kondisi ekonomi yang belum kondusif,” katanya.
Terkait pengalihan kewenangan urusan bidang pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke Pemprov Banten, Gubernur Banten memandang perlu untuk menyamakan pemahaman terkait serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D). Karena dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota harus berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D ini sebagai akibat pengalihan kewenangan. “Serah terima P3D paling lambat 2 Oktober tahun ini. Semoga berjalan dengan baik sesuai ketentuan,” jelas Rano.
Berdasarkan hasil pendataan data pokok pendidikan menengah (Dapodikmen) sampai dengan bulan Maret 2016 ini, data personel SMK/SMA sebanyak 10.703 PNS dan 9.244 non-PNS. Dengan jumlah satuan pendidikan SMA 503 dan SMK 631 sekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten E. Kosasih mengatakan, perubahan pengelolaan sekolah ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana salah satunya mengamanatkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan daerah.
“Pemindahan kewenangan pengelolan SMA/SMK ini sebetulnya tidak mudah, lantaran ada sebagian sekolah di kabupaten/kota merasa keberatan. Tetapi karena ini perintah undang-undang, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyerahkan kewenangan pengelolaannya kepada Pemprov Banten,” ucapnya.
Terkait beasiswa, Engkos menjelaskan, ini merupakan bukti nyata campur tangan pemeritah dalam mempersiapkan generasi yang memiliki daya saing dan kualitas. Bagaimanapun dengan melihat kondisi zaman yang semakin tahun bahkan harinya selalu menunjukan kemajuan menuntut kepada seluruh masyarakat untuk mempunyai daya saing.
Engkos berharap dengan adanya beasiswa seperti ini, bisa mengentaskan persoalan-persoalan pendidikan yang terjadi di Provinsi Banten. Sehingga pendidikan yang lebih baik di Provinsi Banten bisa terwujud. (ADVERTORIAL/Dinas Pendidikan Provinsi Banten)
