SERANG – Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan meminta agar Provinsi Banten menjadi provinsi yang transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah mensosialisasikan tax amnesty atau pengampunan pajak.
“Banten harus menjadi provinsi yang transparan, karena tax amnesty kami susun bersama-sama untuk mengurangi perilaku korupsi di Indonesia,” ungkap Luhut saat memberikan sambutan pada acara halal bihalal bersama dengan Forkominda dan tokoh agama se-Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug Kota Serang, Jumat (22/7).
Luhut menjelaskan, bahwa pada tahun 2018 mendatang akan ada perjanjian bank internasional, misalnya mantan pejabat, menyimpan uang di luar negeri, dan pihak kepolisian bisa meminta bank luar negeri untuk membuka besaran jumlah keuangan yang disimpan tersebut.
“Tax amnesty ini berpengaruh pada penerimaan pajak negera, karena saat ini sekitar 80 persen pajak diperoleh dari APBD, dan tahun ini perolehan pajak mencapai Rp1.000 triliun,” kata Luhut.
“Sedangkan bila tax amnesty ini berjalan, semua elemen taat pajak, maka tiga tahun ke depan perolehan pajak kita bisa dua kali lipat atau mencapai sekitar Rp2.000 triliun,” sambung Luhut. (Fauzan Dardiri)
