SERANG – Hasil pendataan melalui basis data terpadu (BDT) 2015, sebanyak 69.331 rumah tangga dari 29 kecamatan di Kabupaten Serang masuk kategori miskin. Kecamatan Padarincang masuk kategori termiskin dengan 5.105 rumah tangga.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang Indra Warman kepada wartawan usai menjadi pemateri pada Sosialisasi BDT hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015 di aula Tb Suwandi Pemkab Serang, Rabu (10/8).
Indra mengatakan, PBDT dilaksanakan sejak Juni 2015. Setelah melalui proses pengolahan, data baru diketahui pada Januari 2016 yang akan dijadikan sebagai data program. Data meliputi makro rumah tangga yang layak mendapat bantuan tersebar di semua kecamatan. “Data makro, yang layak mendapat bantuan program mencapai 69.331 rumah tangga atau 40 persen dari sekitar 134 ribu rumah tangga yang didata. Paling tinggi di Padarincang, dengan 5.105 rumah tangga,” ungkapnya.
Hasil pendataan, kata Indra, dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Katanya, data rumah tangga miskin terendah berada di wilayah Kecamatan Puloampel. “Puloampel hanya 797 rumah tangga,” katanya. Selain Padarincang, wilayah dengan rumah tangga miskin tertinggi ada di Cinangka, Ciomas, Cikeusal, Baros, dan Tunjungteja.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang Anang Mulyana mengatakan, data disosialisasikan kepada seluruh dinas instansi yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan. Data menjadi dasar pelaksanaan kebijakan sehingga lebih tajam memberikan manfaat. “Bicara kemiskinan kan ada persoalan kesehatan, di pendidikan ada angka putus sekolah yang menjadi dasar pertimbangan dinas melaksanakan program,” terangnya.
Anang membenarkan, berdasarkan data makro jumlah rumah tangga miskin mencapai 69.331 rumah tangga dengan jumlah individu 294.541 jiwa. Anang mengklaim, data rumah tangga miskin 2015 mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. “Angka kemiskinan paling banyak di Padarincang, dilihat dari aspek kemiskinannya, kesehatannya. Cinangka juga dan kecamatan lain,” katanya.
Solusinya, lanjutnya, Pemkab sudah mempunyai program perlindungan masyarakat miskin yang tersebar di SKPD seperti bantuan beras sejahtera (rastra), dari aspek pendidikan ada program keluarga harapan (PKH) dan beasiswa masyarakat miskin. Kemudian, program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan (DTRBP) berikut program sanitasinya. “Hampir seluruh dinas ada yang terkait program penanggulangan kemiskinan. Indikator miskin itu, tidak bekerja, pendidikan rendah, serta dilihat dari penghasilan dan kondisi rumahnya,” jelasnya.
Acara sosialisasi dibuka Wakil Bupati Pandji Tirtayasa. Acara diikuti seluruh unsur SKPD dan pemerintah kecamatan. Pandji menyatakan, data merupakan elemen penting sebagai bahan dasar kebijakan. Data diharapkan bukan hanya soal kependudukan, melainkan bicara soal berbagai karakter. “Pelihara betul data agar menjadi valid sehingga berguna setiap saat. Jangan sampai data validitasnya hanya bertahan satu sampai dua tahun aja,” pintanya. (Nizar S/Radar Banten)
