JAKARTA – Manuver M Jumhur Hidayat yang akan bergabung
dengan PDIP berujung pada pencopotan dirinya dari jabatannya di pemerintahan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk memberhentikan Jumhur
sebagai kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI).

Pencopotan sosok yang akrab dengan aksi jalanan era 1990-an
itu tertuang dalam Keppres Nomor 39/M Tahun 2014 yang diteken SBY pada 11 Maret
lalu. SBY juga langsung menunjuk pengganti Jumhur. Dia adalah mantan Duta Besar
(Dubes) RI di Riyadh, Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan bahwa presiden
memiliki sejumlah pertimbangan terkait dengan pemberhentian Jumhur. Di
antaranya, pemberhentian Jumhur tersebut diputuskan dalam rangka penyegaran
organisasi. “Jumhur Hidayat sudah menjabat kepala BNP2TKI selama lebih
dari tujuh tahun,” ungkap Dipo yang dilansir jpnn.com, Senin (17/3/2014).
Dia menjelaskan, Jumhur diangkat sebagai kepala BNP2TKI pada 11 Januari 2007
berdasar Keppres Nomor 2/M Tahun 2007.

Selain itu, alasan pemberhentian adalah adanya permintaan
dari Menakertrans Muhaimin Iskandar terkait dengan pergantian pimpinan BNP2TKI.
“Sudah sejak beberapa bulan lalu (diminta, Red),” imbuh Dipo.

Sebagai informasi, kepala BNP2TKI merupakan jabatan
struktural eselon I yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pimpinan tertinggi di lembaganya. Dalam
pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 antara lain diatur, jabatan pimpinan tinggi hanya
dapat diduduki paling lama lima tahun. Karena itu, pejabat eselon I yang sudah
lebih dari lima tahun menduduki jabatan yang sama harus dimutasi ke jabatan
lain atau diberhentikan.

Dipo melanjutkan, keppres pemberhentian tersebut berlaku
sejak ditetapkan, yaitu 11 Maret 2014. Dengan demikian, jabatan kepala BNP2TKI
harus segera diserahterimakan kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Menyoal penunjukan Gatot sebagai pengganti Jumhur, Dipo
memaparkan, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik. Salah satunya, yang
bersangkutan berpengalaman selama bertugas sebagai Dubes RI di Riyadh, konsul
jenderal RI di Jeddah, serta direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu).

Pencopotan Jumhur itu memang memunculkan tudingan dilakukan
dengan nuansa politis. Sebab, beberapa hari lalu Jumhur menyatakan niatnya
untuk bergabung dengan PDIP, seteru Partai Demokrat di Pemilu 2014. Bahkan,
Jumhur pada 8 Maret lalu mendeklarasikan ormas Aliansi Rakyat Merdeka (ARM)
yang diikuti pengikutnya di sejumlah daerah untuk mendukung pencalonan capres
dari PDIP Joko Widodo alias Jokowi.

Hingga tadi malam Jumhur belum bisa dimintai konfirmasi
mengenai pencopotannya yang berbau politis itu. Melalui pesan tertulis Jumhur
hanya menyatakan permohonan maaf atas semua hal yang mungkin belum dipenuhi
selama menjabat kepala BNP2TKI. Dia juga mengatakan bahwa penggantinya, Gatot
Abdullah, memiliki kredibilitas dalam mengurus TKI.

“Insya Allah akan lebih bagus daripada saya,”
ucapnya. Jumhur juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden SBY atas
kepercayaan selama ini. (JPNN)