JAKARTA – Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Akbar Faizal menilai pemerintah telah gagal memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Hal ini terlihat jelas dari jumlah pemenuhan kebutuhan perumahan yang tak terpenuhi (housing backlog) yang terus bertambah.
Akbar mengatakan, angka backlog di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 13,6 juta unit. Sedangkan, berdasarkan data BPS tahun 2010 jumlah pemukiman kumuh terus meningkat mencapai 59.000 hektar.
“Padahal kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penataan Ruang serta Kemenpera selama priode 2009-2014 telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah,” kata Akbar dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (27/8).
Menurut Politisi Partai NasDem ini, Jokowi-JK menjadikan penanggulangan masalah perumahan rakyat sebagai prioritas utama.
Reformasi secara mendasar akan dilakukan terhadap arah kebijakan, strategi dan cara kerja pemerintah di bidang perumahan rakyat dan pembangunan kawasan pemukiman.
Tim Transisi sendiri, tambah Akbar, telah melakukan analisa dan infentarisasi masalah terkait hal ini. Sejumlah rancangan kebijakan dan target-target pencapaian terukur pun sudah berhasil dirumuskan.
“Pengintegrasian program yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah menjadi kebijakan yang utama. Selain itu kapasitas lembaga-lembaga publik juga akan ditingkatkan,” papar Akbar.
Perubahan mendasar lain yang akan dilakukan Jokowi-JK adalah memperbaiki sistem yang terlalu berpihak pada penyediaan perumahan komersial. Menurut Akbar, Jokowi-JK akan menerapkan sebuah multisistem penyediaan perumahan yang memadukan perumahan publik, sosial, swadaya dan komersial.
Manajemen anggaran terkait perumahan rakyat juga akan dibenahi. Sehingga, kebiasaan lama yang bertumpu pada proyek tender semata bisa dikendalikan.
“Dengan demikian seluruh komponen masyarakat diminta untuk mengawasi jalannya program Pemerintah dan pada saat yang sama memulai membangun rasa percaya yang produktif untuk pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat secara keseluruhan,” pungkas bekas politisi Hanura ini. (jpnn)
