SERANG – Terkait tragedi penyerangan terhadap umat muslim saat Idul Fitri di Tolikara Papua, ulama dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak bersikap diskriminatif.
Anggota Komisi I DPRD Banten Ade Yuliasih mengatakan, dalam menyikapi tragedi yang mengatasnamakan agama, pernyataan pemerintah selama ini cenderung menyudutkan umat Islam.
“Jika yang diduga pelakunya umat Islam selalu disebut dengan gerakan teroris, sehingga membangun kesan bahwa Islam adalah jahat, sedangkan pelakunya non Islam seperti di Tolikara, pemerintah hanya menyebutnya intoleransi atau oknum yang memprovokasi,” ujar Ade, Selasa (21/7/2015).
Menurut Ade, pemerintah harus bisa bersikap bijak baik dalam mengeluarkan pernyataan maupun tindakan dalam menyikapi masalah yang berkaitan dengan agama. “Sikap pemerintah seperti itu sangat menyakiti perasaan umat Islam,” ujarnya.
Senada dengan Ade, Ketua Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten Mohamad Shodiqin mengamini sikap pemerintah yang cenderung tidak adil dalam mengeluarkan statement terkait masalah yang menyangkut dengan agama.
“Jika Islam, selalu dikaitkan dengan teroris, namun sebaliknya, seperti di Tolikara, pemerintah malah menyalahkan speaker (pengeras suara),” ujarnya.
Shodiqin menilai sikap tersebut tidak adil untuk masyarakat, namun pihaknya memahami khususnya dalam kasus Tolikara pernyataan pemerintah tersebut untuk meredam emosi dan terjadinya aksi yang lebih besar mengingat solidaritas umat Islam yang cukup besar. (Bayu)
