Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan BPTPM Kota Cilegon, Nina Herlina mengungkapkan, dari sekitar 50 jenis perizinan yang dikelola pihaknya, sejumlah item perizinan lain disosialisasikan guna meningkatkan pemahaman di kalangan pelaku usaha.
“Kita tekankan lagi pemahaman industri itu terkait dengan izin seperti IMB, IMTA maupun jenis perizinan lain yang harus diketahui langsung oleh perusahaan. Supaya lebih memahami pentingnya perizinan yang harus dikantongi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perizinan dan Jasa Umum BPTP Kota Cilegon, Tunggul Fernando Simanjuntak menambahkan, dalam sosialisasi itu pihaknya juga melibatkan unsur SKPD lainnya di lingkungan Pemkot Cilegon, agar kalangan usaha dapat mengetahui keterlibatan SKPD di luar BPTPM dalam proses alur sebuah perizinan yang dimohonkan.
“Kalau kita (BPTPM) fungsinya kan lebih kepada in and output permohonan (izin). Sedangkan alurnya itu masih tetap berada di SKPD. Sosialisasi ini juga sekaligus menyampaikan bahwa dari sekitar 66 item perizinan yang kita kelola sebelumnya, saat ini tinggal 50 item perizinan saja. Sejumlah item perizinan sudah dikelola oleh Provinsi, seperti perizinan minerba,” katanya.
Sementara itu, Irwan Sambilan, Humas PT Nippon Shokubai Indonesia, salah satu peserta sosialisasi menuturkan hal yang berbeda. Ia tidak menampik, secara teknis, tidak seluruh mekanisme perizinan yang dikelola oleh BPTPM Kota Cilegon sudah dipahami oleh kalangan industri.
“Karena teknis semua jenis perizinan belum kita pahami, kita menyarankan alangkah baiknya bila BPTPM juga menyediakan ruang khusus konsultasi bagi pemohon yang ingin bertanya-tanya, selama ini kan ruang khusus itu belum tersedia. Kan tidak mungkin kalau harus menunggu sosialisasi seperti ini terus,” jelasnya. (Devi Krisna)
.jpeg)
